Gubernur NTB Instruksikan Percepatan Raskin

Rabu, 06 Januari 2010 13:43 WIB

MATARAM-MI: Gubernur Nusa Tenggara Barat KH M Zainul Majdi menginstruksikan instansi terkait mempercepat pendistribusian beras bagi keluarga miskin (raskin) sehubungan dengan adanya kenaikan harga beras di awal 2010.

"Saya minta instansi terkait percepat distribusi raskin itu sebagai solusi atas kenaikan harga beras di awal tahun ini," kata Majdi, usai membuka sosialisasi raskin 2010 di Mataram, Rabu.

Jatah raskin untuk NTB tahun anggaran 2010 sebanyak 87.247.680 kilogram yang diperuntukkan bagi 559.280 Rumah Tangga Sasaran (RTS), penyalurannya selama 12 bulan terhitung Januari hingga Desember 2010.

Sementara kenaikan harga beras yang sudah mencapai Rp7.500/kg di pasaran Kota Mataram, ibukota Provinsi NTB, tidak terlepas dari ulah para spekulan yang menimbun beras setelah keluarnya keputusan pemerintah menaikkan harga gabah dan beras sebesar 10 persen per 1 Januari 2010.

Kenaikan harga beras dan gabah sebesar 10 persen berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2009 tentang Kebijakan Perberasan yang dikeluarkan pada 29 Desember 2009 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2010.

Salah satu isi dari Inpres Nomor 7/2009 itu adalah harga pembelian gabah kering panen (GKP) dalam negeri di tingkat petani dari Rp2.400 naik menjadi Rp2.640/kg, sedangkan harga gabah kering giling (GKG) dari Rp3.000 naik menjadi Rp3.300/kg, serta beras medium menjadi Rp5.060 dari Rp4.600/kg.

Gubernur NTB periode 2008-2013 itu mengakui, kenaikan harga gabah dan beras menguntungkan petani, meski pihak lain tersudutkan terutama warga kurang mampu yang bukan petani.

"Ada manfaatnya bagi petani yang memproduksi beras, tetapi pihak lain terbebani sehingga solusinya percepatan pendistribusian raskin agar kenaikan harga itu tidak menjadi masalah yang berkepanjangan," ujar Majdi.

Gubernur optimis berbagai program pembangunan yang diterapkan pemerintah baik pusat maupun daerah pada akhirnya akan mengantar masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang diharapkan semua pihak.

Menurut dia, kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar sekaligus menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan, sehingga berbagai pendekatan penanganan kemiskinan sesuai kondisi riil di masing-masing wilayah harus terus digalakkan.

Diperlukan keberpihakan nyata terhadap warga miskin, namun bantuan yang diberikan hendaknya tidak hanya konsumtif tetapi juga berbentuk program pemberdayaan berbasis ekonomi kerakyatan.

Mantan anggota Komisi X DPR-RI itu menyebut program pemberdayaan masyarakat miskin sesuai daya dukung wilayah NTB yakni NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS), Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012, NTB hijau dan NTB Provinsi Koperasi. (Ant/OL-7)