kembali kebijakan pemerintah yang mengaku bekerja untuk kesejahteraan rakyat, ternyata menyakiti hati rakyat kecil...
bencana demi bencana kian meratapi para petani, memikirkan anaknya untuk sekolah pun itu sudah syukur.. mereka tidak muluk2 uuntuk mengemban bangku perkuliahan..
inilah berita pada tanggal 5 maret 2009 lalu
JAKARTA -- Harga pupuk di dalam negeri tak akan dinaikkan sampai akhir tahun nanti. Realisasi tanam padi pada periode Oktober 2008-Februari 2009 di atas target sehingga banjir yang menimpa sejumlah lahan persawahan dinilai tak akan mengganggu produksi beras nasional.
Menteri Pertanian Anton Apriantono memastikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk tetap akan stabil hingga akhir tahun. ''Tidak ada kenaikan HET (pupuk) dan perubahan sistem distribusi sampai akhir tahun,'' ujarnya usai mengikuti rapat mengenai panen dan musim tanam di kantor wapres di Jakarta, Kamis (5/3).
Mentan mengatakan persediaan pupuk untuk persiapan tanam dan hasil tanam Januari-Februari 2009 tidak ada masalah. Produsen pupuk melaporkan dalam rapat itu bahwa stok pupuk sangat banyak. ''Tapi memang masih ada distribusi yang belum merata,'' ungkapnya.
Namun untuk perencanaan setahun, persediaan pupuk urea diperkirakan bakal mengalami kekurangan. Karena itu diperlukan cadangan pupuk sekitar 500 ribu ton yang sewaktu-waktu bisai diperoleh dari keran impor. Menurutnya, impor akan benar-benar dilakukan jika cadangan pupuk sudah di bawah 500 ribu ton.
Sementara untuk realisasi tanam padi pada periode Oktober 2008-Februari 2009, ia menyebutkan angkanya mencapai 6,928 juta hektar. Pencapaian itu sudah di atas sasaran tanam yang ditetapkan 6,88 juta hektar atau realisasinya 100,7 persen. ''Secara nasional, banjir-banjir yang terjadi belakangan ini tidak mempengaruhi,'' katanya.
Sedangkan untuk perkiraan panen padi, Mentan memaparkan pada Januari lalu telah dipanen lahan padi seluas 0,428 juta hektar. Selanjutnya Februari seluas 0,812 juta hektar, Maret diperkirakan 2,18 juta hektar, dan April 2,31 juta hektar. Total panen ini diperkirakan mencapai 5,72 juta hektar. ''Produksinya diperkirakan sebesar 27,98 juta ton gabah kering giling atau 44 persen dari target,'' sebutnya.djo/kpo
Red: Republika Newsroom
dan ini berita pada tanggal 14 maret 2010
Mamuju (ANTARA News) - Petani di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), mengeluhkan mahalnya harga pupuk di wilayah itu.
Kahar salah seorang petani di Kecamatan Tapalang, Sabtu, mengatakan, sejumlah petani padi di kecamatan itu mengeluhkan mahalnya harga pupuk untuk lahan pertanian mereka.
Menurut dia, harga pupuk yang dijual distributor pupuk petani seperti pupuk urea mencapai Rp115 ribu untuk 50 Kg pupuk atau sekitar Rp2.100 per Kg.
Ia mengatakan, harga pupuk yang mahal tersebut tidak sebanding dengan pendapatan petani dari hasil pertanian mereka. Oleh karena itu kata dia, petani hanya membeli pupuk seadanya untuk lahan pertaniannya.
"Kami terpaksa hanya membeli sedikit pupuk sebagai langkah taktis mengantisipasi mahalnya pupuk, sekitar 25 Kg antuk satu hektare lahan pertanian petani, padahal kebutuhan pupuk untuk lahan pertanian sekitar 50 Kg per hektare untuk mendapatkan kualitas padi yang bermutu,"katanya.
Bahkan, kata dia, sebagian petani rela mengutang kepada distributor untuk mendapatkan pupuk bagi lahan pertaniannya dan membayar di saat panen.
"Petani tentunya akan dirugikan karena ketika di panen, pasti gabah mereka akan dijual murah untuk membayar utang pupuk kepada distributor," katanya.
Menurut dia, mahalnya pupuk di wilayah Kecamatan Tapalang disebabkan karena pasokan pupuk dari Kota Makassar berkurang.
"Menurut CV Harapan Tani salah satu distributor pupuk di Kecamatan Tapalang, mahalnya pupuk karena pasokan pupuk dari distributor di Makassar berkurang," katanya.
Oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah setempat segera melakukan antisipasi mahalnya pupuk tersebut dengan memberikan bantuan pupuk kepada petani
dan kemarin tanggal 29 maret 2010
JAKARTA--Menteri Pertanian, Suswono, mengakui potensi penimbunan pupuk sangat besar terjadi menjelang masa tanam pagi yang mulai datang pada April 2010. Apalagi, pemerintah berniat menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk pada bulan yang sama.
''Masa tanam padi baru akan masuk pada bulan April, sehingga potensi terjadinya penimbunan sangat besar,'' ujar Mentan kepada //Republika//, Senin (29/3).
Mentan menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan HET pupuk sampai April mendatang. Kenaikan pupuk pun belum bisa dipastikan dan masih menunggu keputusan pengesahan APBN Perubahan 2010 oleh DPR. Kalaupun ada kenaikan HET pupuk akibat anggaran subsidi pupuk berkurang, maka kenaikannya berkisar 35 sampai 70 persen.
Atas potensi penyimpangan tersebut, Suswono meminta kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di setiap kabupaten/kota agar menindak tegas oknum penimbun pupuk. ''Jangan sungkan-sungkan, langsung saja laporkan ke polisi atau ke nomor //hotline// Kementerian Pertanian di 081383034444,'' pintanya.
KP3 di setiap kabupaten/kota diketuai oleh Asisten Daerah II Bidang Ekonomi yang berada langsung di bawah koordinasi bupati/wali kota. Karena itu, lanjut Mentan, apabila petani merasa kesulitan mendapatkan pupuk langsung saja lapor kepada bupati/wali kota setempat. ''Karena sampai saat ini pupuk sangat cukup untuk kebutuhan tanam, kalau langka berarti ada penimbunan,'' jelasnya.
kami berusaha mengingatkan dengan audiensi ke segala pihak untuk segera tidak disetujui oleh siapa pun kenaikan ini.
tanggal 31 kami turun ke jalan untuk mengancam pemerintah jika tetap menaikan HET maka IBEMPI dan BEM IPB akan segera turun ke jalan dengan masa yang lebih banyak mungkin mengajak BEM SI dan persatuan petani..
dan inilah berita terakhir
JAKARTA--Pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi belum naik pada tanggal 1 April 2010. Perubahan HET pupuk baru bisa dipastikan jika Menteri Pertanian menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang kenaikan HET pupuk.
Sampai Rabu (31/3) petang, Mentan Suswono masih berada di Tulung Agung, Jawa Timur untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Karena SK-nya belum ditandatangani, berarti harga pupuk masih tetap,” ujar Wakil Mentan, Bayu Krisnamurti, kepada Republika, Rabu (31/3).
Bayu tak bisa memastikan perihal jadi atau tidaknya kenaikan HET pupuk. Pemerintah bersama DPR masih membahas alokasi anggaran subsidi pupuk dalam APBN-Perubahan 2010.
Dalam APBN 2010, anggaran subsidi pupuk berkurang dibandingkan tahun lalu. Hal inilah yang memicu pemerintah mengeluarkan sinyalemen potensi kenaikan HET pupuk pada bulan April 2010. Bulan April merupakan awal mula masa tanam petani padi.
Bayu menerangkan, pembahasan mengenai anggaran subsidi pupuk sudah melalui tahapan yang panjang, baik di Kementerian Pertanian maupun di Kementerian Keuangan. “Nanti tinggal tunggu bagaimana keputusan di DPR,” imbuh Bayu.
Dikatakan, pemerintah memperhatikan keinginan petani yang meminta agar HET pupuk tidak dulu berubah. “Semua aspirasi petani, baik yang datang dari petani langsung maupun organisasi petani, tentu kita perhatikan,” tegasnya.
Dalam beberapa kesempatan, Mentan Suswono, menyatakan, bila anggaran subsidi pupuk tidak bertambah, maka kemungkinan besar HET pupuk akan naik antara 35 persen sampai 70 persen. Khusus untuk pupuk urea, kenaikan tidak akan sampai 50 persen. “Jadi ini nanti tergantung APBN-P, bagaimana anggaran yang disetujui,” kata Suswono.
Pada APBN 2010, subsidi pupuk ditetapkan sebesar Rp 11,3 triliun. Saat ini, pemerintah meminta tambahan hingga Rp 9.9 triliun. Jika disetujui, total subsidi pupuk dalam APBN-Perubahan 2010 mencapai Rp 21,2 triliun.
Merujuk pada APBN 2009 yang mengalokasikan subsidi pupuk sebesar Rp 17,6 triliun, semestinya HET pupuk tidak naik jika DPR menyetujui tambahan anggaran yang diajukan pemerintah.
.. inilah teman2 kisruhnya pemerintah saat ini.. mau mengurus negaranya kah jika terlihat seperti ini??
apakah Masyarakat inddonesia siap jika hargahasil produksi pertanian naik semua??
bahan pokok naik semua??
sangupkan bangsa ini??
renungkanlah sahabatku kita adalah mahasiswa yang seharusnya bisa meneriakan semangat kepada bangsa ini agar bisa bersinergi dengan segala pihak..
bukan hanya orang berkepentingan saja..
dan tahukah kenyataan pupuk selama ini apakah telah baik atau tidak??
tapi inilah kenyataanya..
Mamuju (ANTARA News) - Petani di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), mengeluhkan mahalnya harga pupuk di wilayah itu.
Kahar salah seorang petani di Kecamatan Tapalang, Sabtu, mengatakan, sejumlah petani padi di kecamatan itu mengeluhkan mahalnya harga pupuk untuk lahan pertanian mereka.
Menurut dia, harga pupuk yang dijual distributor pupuk petani seperti pupuk urea mencapai Rp115 ribu untuk 50 Kg pupuk atau sekitar Rp2.100 per Kg.
Ia mengatakan, harga pupuk yang mahal tersebut tidak sebanding dengan pendapatan petani dari hasil pertanian mereka. Oleh karena itu kata dia, petani hanya membeli pupuk seadanya untuk lahan pertaniannya.
"Kami terpaksa hanya membeli sedikit pupuk sebagai langkah taktis mengantisipasi mahalnya pupuk, sekitar 25 Kg antuk satu hektare lahan pertanian petani, padahal kebutuhan pupuk untuk lahan pertanian sekitar 50 Kg per hektare untuk mendapatkan kualitas padi yang bermutu,"katanya.
Bahkan, kata dia, sebagian petani rela mengutang kepada distributor untuk mendapatkan pupuk bagi lahan pertaniannya dan membayar di saat panen.
"Petani tentunya akan dirugikan karena ketika di panen, pasti gabah mereka akan dijual murah untuk membayar utang pupuk kepada distributor," katanya.
Menurut dia, mahalnya pupuk di wilayah Kecamatan Tapalang disebabkan karena pasokan pupuk dari Kota Makassar berkurang.
"Menurut CV Harapan Tani salah satu distributor pupuk di Kecamatan Tapalang, mahalnya pupuk karena pasokan pupuk dari distributor di Makassar berkurang," katanya.
Oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah setempat segera melakukan antisipasi mahalnya pupuk tersebut dengan memberikan bantuan pupuk kepada petani
dan satu lagi
Lebak (ANTARA News) - Kepolisian Resort (Polres) Lebak menyelidiki dugaan penyelewengan pupuk jenis urea bersubsidi di sejumlah kecamatan menyusul temuan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak.
Kapolres Lebak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Widoni Fedri, Rabu, mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi.
Selama ini, petani menjerit dengan terjadi kelangkaan pupuk di selatan Banten yakni Kecamatan Bayah, Panggarangan dan Wanasalam.
"Saya berjanji akan bekerja keras untuk mengungkap pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi itu," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya terpaksa membentuk tim berkerja sama dengan Dinas Pertanian setempat.
Dugaan pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi kemungkinan distributor nakal seperti temuan Komisi B DPRD tersebut.
Saat ini, pihaknya sedang melacak peredaran pupuk baik di tingkat pengecer, agen maupun distributor.
"Jika hasil penyelidikan nanti ditemukan adanya indikasi penyelewengan pupuk kami akan menahan mereka," katanya.
Dia menyebutkan, kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran tentu akan berdampak buruk terhadap peningkatan program ketahanan pangan.
Apalagi, saat ini pendistribusian pupuk bersubsidi yang menerima adalah petani yang mengusulkan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) masing-masing kecamatan.
"Bila petani tidak masuk dalam RDKK, mereka tidak berhak menerima pupuk subsidi itu," katanya.
Kepala Dinas Pertanian, Kabupaten Lebak Hermawan mengatakan, pihaknya telah menerima keluhan dari petani tentang kelangkaan pupuk di sejumlah kecamatan akibat adanya distribusi fiktif terhadap pengecer maupun agen penjualan pupuk resmi.
Selain itu, juga harga pupuk bersubsidi dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp1.200 per kilogram.
"Saya akan mengusut kebenaran itu dengan kerja sama aparat kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Wawan Kuswandi, mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan memanggil para distributor dan produsen PT Pusri menyusul ditemukan dugaan penyelewengan pendistribusian pupuk bersubsidi itu.
"Saya akan bertindak tegas jika distributor itu mengalihkan pupuk bersubsidi ke perkebunan atau perusahaan," katanya
Bandarlampung (ANTARA News) - Aparat kepolisian sektor Tanjung Karang Timur, Bandarlampung, menangkap John Kennedi (40) tersangka pemalsu pupuk, dan mengamankan 25 ton pupuk bermerk palsu.
Penangkapan yang dilakukan, Rabu, yaitu pada sebuah gudang di Jalan Dr Sutami, Kampung Jatirahayu, Campang Raya, Tanjung Karang Timur.
Kapolsek Tanjung Karang Timur, AKP Yahrul Rambe, mengatakan, pihaknya juga mengamankan delapan orang pekerjanya.
"Mereka untuk sementara didakwa dengan pasal penipuan dan perbuatan curang KUHP, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara," kata dia.
Pemilik pupuk, John, merupakan warga Kampung Beringin, Campang Raya, Tanjungkarang Timur, Bandarlampung tidak jauh dari gudang penyimpanan pupuk bermerk palsu tersebut.
Saat digerebek polisi, pupuk bermerk palsu tersebut dikemas dalam 500 karung, dengan berat total mencapai 25 ton.
Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan melakukan penggantian merk dan jenis karung terhadap isi pupuk tersebut, dari pupuk organik, menjadi pupuk KCl.
"Menurut pengakuan John, pupuk KCl harganya lebih mahal dari pupuk organik," kata dia.
Dengan mengganti kemasan dan merk karung tersebut, isi pupuk yang seharusnya dijual dengan harga Rp60 ribu, dapat dijual seharga Rp100 ribu.
Upaya pemalsuan merk dan kemasan tersebut baru dilakukan John selama dua bulan terakhir.
Polisi hingga saat ini masih mendalami kasus tersebut, untuk menyelidiki ada tidaknya keterlibatan sindikat pupuk, dan menahan tersangka pemilik pupuk.
Sementara itu, gudang tempat penyimpanan pupuk tersebut juga dipasangi garis polisi dan diisolasi
Thursday, April 1, 2010
Wednesday, January 6, 2010
Petani Apel Kota Batu Siap Hadapi Perdagangan Bebas
Selasa, 05 Januari 2010 20:39 WIB
Petani Apel Kota Batu Siap Hadapi Perdagangan Bebas
ANTARA/Ari Bowo Sucipto
MALANG--MI: Petani apel di Kota Batu, Jawa Timur, menyatakan siap mengahadapi perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) sekaligus siap bersaing dengan produk China.
Pasalnya buah apel kota itu memiliki pasar sendiri dan sebagian besar konsumen masih memilih apel lokal karena selain harganya murah, rasanya juga lebih segar dan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki apel impor.
"Hasil panen buah apel Kota Batu seluruhnya dijual di pasar lokal. Sejauh ini belum ada masalah meskipun beberapa tahun terakhir banyak diserbu apel impor. Apel lokal tetap laku di pasaran," kata Sekretaris Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Apel di Kota Batu Moch Toha, Selasa (5/1).
Menurutnya, apel lokal lebih digemari konsumen lantaran rasanya lebih segar karena baru dipetik dari kebun. Aroma dan rasanya juga lebih lezat. Wisatawan yang berkunjung ke Malang dan Batu, ujarnya, dipastikan membeli oleh-oleh apel dan berbagai produk olahannya.
Oleh karena itu, ujar Toha, pemerintah daerah diminta memperhatikan secara serius potensi agrowisata kebun apel sebagai bentuk antisipasi perdagangan bebas, agar apel lokal tidak
tergusur apel China.
Meskipun harga apel manalagi dan rumbiuti sekarang Rp2 ribu hingga Rp3 ribu per kilogram (kg), sedangkan apel anna Rp3,5 ribu hingga Rp4 ribu per kg di tingkat petani, mereka optimistis produk apel lokal mampu bertahan di tengah persaingan produk apel dari China yang bakal membanjiri pasaran. (BN/OL-01)
Petani Apel Kota Batu Siap Hadapi Perdagangan Bebas
ANTARA/Ari Bowo Sucipto
MALANG--MI: Petani apel di Kota Batu, Jawa Timur, menyatakan siap mengahadapi perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) sekaligus siap bersaing dengan produk China.
Pasalnya buah apel kota itu memiliki pasar sendiri dan sebagian besar konsumen masih memilih apel lokal karena selain harganya murah, rasanya juga lebih segar dan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki apel impor.
"Hasil panen buah apel Kota Batu seluruhnya dijual di pasar lokal. Sejauh ini belum ada masalah meskipun beberapa tahun terakhir banyak diserbu apel impor. Apel lokal tetap laku di pasaran," kata Sekretaris Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Apel di Kota Batu Moch Toha, Selasa (5/1).
Menurutnya, apel lokal lebih digemari konsumen lantaran rasanya lebih segar karena baru dipetik dari kebun. Aroma dan rasanya juga lebih lezat. Wisatawan yang berkunjung ke Malang dan Batu, ujarnya, dipastikan membeli oleh-oleh apel dan berbagai produk olahannya.
Oleh karena itu, ujar Toha, pemerintah daerah diminta memperhatikan secara serius potensi agrowisata kebun apel sebagai bentuk antisipasi perdagangan bebas, agar apel lokal tidak
tergusur apel China.
Meskipun harga apel manalagi dan rumbiuti sekarang Rp2 ribu hingga Rp3 ribu per kilogram (kg), sedangkan apel anna Rp3,5 ribu hingga Rp4 ribu per kg di tingkat petani, mereka optimistis produk apel lokal mampu bertahan di tengah persaingan produk apel dari China yang bakal membanjiri pasaran. (BN/OL-01)
Harga Gula di Palu terus Melambung
Rabu, 06 Januari 2010 13:34 WIB
ANTARA/Arief Priyono
PALU-MI: Harga gula pasir di Palu, Sulawesi Tengah, dalam beberapa hari terakhir ini terus melambung sehingga banyak ibu rumah tangga mengeluh.
"Kenaikkan harga gula pasir semakin menambah beratbiaya rumah tangga," keluh Ny Marlin Cahyadi, salah seorang warga Jln Kancil Palu Selatan, Rabu (6/1).
Harga gula pasir saat ini di pasaran sudah mencapai Rp12.500/kg, padahal sebelumnya masih berkisar Rp10 ribu.
"Hanya dalam waktu beberapa hari terakhir ini harga gula pasir naik dan kenaikkanya cukup drastis," katanya.
Hal senada juga disampaikan Ny Martha, 45, ibu rumah tangga. Ia mendesak pemerintah untuk melalukan operasi pasar (OP) terhadap kebutuhan itu sebab tingkat kenaikkannya cukup tinggi.
Menurut kedua ibu rumah tangga itu, kenaikkan harga gula pasir sudah tidak wajar sebab stoknya banyak dan kemungkinan ini hanya tindakan spekulasi dari distributor dan pedagang.
Seyogyanya intansi berwenang segera melaksanakan OP untuk mengendalikan harga agar pedagang dan distributor tidak seenaknya mempermainkan harga.
"Disperindagkop harus segera gelar OP untuk menstabilkan gejolak harga gula pasir di pasaran," pinta mereka.
Sementara itu Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop setempat Aspah SE membenarkan harga gula pasir di pasaran naik.
Pihaknya telah melakukan pemantauan di pasar-pasar, dan rata-rata harga gula pasir produksi dalam maupun eks impor mengalami kenaikkan cukup signifikan.
Keterangan dari para pedagang, kata Aspah, mereka terpaksa menaikkan harga, sebab harga di tingkat distributor naik. Sebelumnya harga gula pasir produksi dalam negeri dijual para distributor Rp480 ribu/sak kini naik mencapai Rp530 ribu.
"Kenaikkannya memang cukup tinggi, sehingga harga eceran di pasaran sudah berkisar Rp12 ribu sampai Rp12.500/kg," katanya.
Namun demikian, harga tersebut masih wajar dan jika stok gula pasir di pasaran langka, pihaknya akan menggelar OP. (Ant/OL-7
ANTARA/Arief Priyono
PALU-MI: Harga gula pasir di Palu, Sulawesi Tengah, dalam beberapa hari terakhir ini terus melambung sehingga banyak ibu rumah tangga mengeluh.
"Kenaikkan harga gula pasir semakin menambah beratbiaya rumah tangga," keluh Ny Marlin Cahyadi, salah seorang warga Jln Kancil Palu Selatan, Rabu (6/1).
Harga gula pasir saat ini di pasaran sudah mencapai Rp12.500/kg, padahal sebelumnya masih berkisar Rp10 ribu.
"Hanya dalam waktu beberapa hari terakhir ini harga gula pasir naik dan kenaikkanya cukup drastis," katanya.
Hal senada juga disampaikan Ny Martha, 45, ibu rumah tangga. Ia mendesak pemerintah untuk melalukan operasi pasar (OP) terhadap kebutuhan itu sebab tingkat kenaikkannya cukup tinggi.
Menurut kedua ibu rumah tangga itu, kenaikkan harga gula pasir sudah tidak wajar sebab stoknya banyak dan kemungkinan ini hanya tindakan spekulasi dari distributor dan pedagang.
Seyogyanya intansi berwenang segera melaksanakan OP untuk mengendalikan harga agar pedagang dan distributor tidak seenaknya mempermainkan harga.
"Disperindagkop harus segera gelar OP untuk menstabilkan gejolak harga gula pasir di pasaran," pinta mereka.
Sementara itu Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop setempat Aspah SE membenarkan harga gula pasir di pasaran naik.
Pihaknya telah melakukan pemantauan di pasar-pasar, dan rata-rata harga gula pasir produksi dalam maupun eks impor mengalami kenaikkan cukup signifikan.
Keterangan dari para pedagang, kata Aspah, mereka terpaksa menaikkan harga, sebab harga di tingkat distributor naik. Sebelumnya harga gula pasir produksi dalam negeri dijual para distributor Rp480 ribu/sak kini naik mencapai Rp530 ribu.
"Kenaikkannya memang cukup tinggi, sehingga harga eceran di pasaran sudah berkisar Rp12 ribu sampai Rp12.500/kg," katanya.
Namun demikian, harga tersebut masih wajar dan jika stok gula pasir di pasaran langka, pihaknya akan menggelar OP. (Ant/OL-7
Impor Lampung Turun 26,6 Persen
Rabu, 06 Januari 2010 11:47 WIB
BANDAR LAMPUNG-MI: Nilai impor nonmigas Provinsi Lampung pada November 2009 tercatat US$37,32, turun 26,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Muhamad Razif di Bandarlampung, Rabu (6/1), menjelaskan, penurunan impor terbesar terjadi pada golongan barang binatang hidup yakni US$7,19 juta dan biji-bijian berminyak turun US$5,5 juta. Dari 10 golongan barang impor utama, enam golongan barang mengalami penurunan dan empat lainnya mengalami peningkatan.
"Peningkatan impor terjadi pada pupuk yakni US$2,38 juta, mesin-mesin/pesawat mekanik naik US$2,07 juta, gula dan kembang gula US$0,22 juta, serta garam, belerang, kapur naik US$0,09 juta," kata dia.
Pada periode Januari-November 2009, nilai impor binatang hidup, mesin-mesin/pesawat mekanik, biji-bijian berminyak, dan ampas/sisa industri makanan memberikan andil yang relatif besar terhadap total impor nonmigas.
Impor binatang hidup misalnya mencapai 36,38 persen, mesing-mesin 21,44 persen, biji-bijian berminyak 7,60 persen, dan ampas 7,21 persen. Peranan keempat golongan barang tersebut mencapai 72,63 persen dari total nilai impor pada periode yang sama.
Sementara negara pemasok terbesar pada periode Januari-November 2009 yakni Australia dengan nilai US$161,54 juta (36,6 persen), China US$120,94 juta (27,4 persen), Amerika Serikat US$75,46 juta (10,17 persen), dan Thailand US$20,08 juta (4,55 persen). Sedangkan impor nonmigas dari Asean mencapai 9,96 persen dan Uni Eropa sebesar 4,91 persen.
Razif juga menjelaskan, nilai impor nonmigas Lampung selama Januari-November 2009 sebesar US$441,42 juta itu mengalami penununan sebesar 33,82 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2008. (Ant/OL-07)
BANDAR LAMPUNG-MI: Nilai impor nonmigas Provinsi Lampung pada November 2009 tercatat US$37,32, turun 26,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Muhamad Razif di Bandarlampung, Rabu (6/1), menjelaskan, penurunan impor terbesar terjadi pada golongan barang binatang hidup yakni US$7,19 juta dan biji-bijian berminyak turun US$5,5 juta. Dari 10 golongan barang impor utama, enam golongan barang mengalami penurunan dan empat lainnya mengalami peningkatan.
"Peningkatan impor terjadi pada pupuk yakni US$2,38 juta, mesin-mesin/pesawat mekanik naik US$2,07 juta, gula dan kembang gula US$0,22 juta, serta garam, belerang, kapur naik US$0,09 juta," kata dia.
Pada periode Januari-November 2009, nilai impor binatang hidup, mesin-mesin/pesawat mekanik, biji-bijian berminyak, dan ampas/sisa industri makanan memberikan andil yang relatif besar terhadap total impor nonmigas.
Impor binatang hidup misalnya mencapai 36,38 persen, mesing-mesin 21,44 persen, biji-bijian berminyak 7,60 persen, dan ampas 7,21 persen. Peranan keempat golongan barang tersebut mencapai 72,63 persen dari total nilai impor pada periode yang sama.
Sementara negara pemasok terbesar pada periode Januari-November 2009 yakni Australia dengan nilai US$161,54 juta (36,6 persen), China US$120,94 juta (27,4 persen), Amerika Serikat US$75,46 juta (10,17 persen), dan Thailand US$20,08 juta (4,55 persen). Sedangkan impor nonmigas dari Asean mencapai 9,96 persen dan Uni Eropa sebesar 4,91 persen.
Razif juga menjelaskan, nilai impor nonmigas Lampung selama Januari-November 2009 sebesar US$441,42 juta itu mengalami penununan sebesar 33,82 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2008. (Ant/OL-07)
Gubernur NTB Instruksikan Percepatan Raskin
Rabu, 06 Januari 2010 13:43 WIB
MATARAM-MI: Gubernur Nusa Tenggara Barat KH M Zainul Majdi menginstruksikan instansi terkait mempercepat pendistribusian beras bagi keluarga miskin (raskin) sehubungan dengan adanya kenaikan harga beras di awal 2010.
"Saya minta instansi terkait percepat distribusi raskin itu sebagai solusi atas kenaikan harga beras di awal tahun ini," kata Majdi, usai membuka sosialisasi raskin 2010 di Mataram, Rabu.
Jatah raskin untuk NTB tahun anggaran 2010 sebanyak 87.247.680 kilogram yang diperuntukkan bagi 559.280 Rumah Tangga Sasaran (RTS), penyalurannya selama 12 bulan terhitung Januari hingga Desember 2010.
Sementara kenaikan harga beras yang sudah mencapai Rp7.500/kg di pasaran Kota Mataram, ibukota Provinsi NTB, tidak terlepas dari ulah para spekulan yang menimbun beras setelah keluarnya keputusan pemerintah menaikkan harga gabah dan beras sebesar 10 persen per 1 Januari 2010.
Kenaikan harga beras dan gabah sebesar 10 persen berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2009 tentang Kebijakan Perberasan yang dikeluarkan pada 29 Desember 2009 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2010.
Salah satu isi dari Inpres Nomor 7/2009 itu adalah harga pembelian gabah kering panen (GKP) dalam negeri di tingkat petani dari Rp2.400 naik menjadi Rp2.640/kg, sedangkan harga gabah kering giling (GKG) dari Rp3.000 naik menjadi Rp3.300/kg, serta beras medium menjadi Rp5.060 dari Rp4.600/kg.
Gubernur NTB periode 2008-2013 itu mengakui, kenaikan harga gabah dan beras menguntungkan petani, meski pihak lain tersudutkan terutama warga kurang mampu yang bukan petani.
"Ada manfaatnya bagi petani yang memproduksi beras, tetapi pihak lain terbebani sehingga solusinya percepatan pendistribusian raskin agar kenaikan harga itu tidak menjadi masalah yang berkepanjangan," ujar Majdi.
Gubernur optimis berbagai program pembangunan yang diterapkan pemerintah baik pusat maupun daerah pada akhirnya akan mengantar masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang diharapkan semua pihak.
Menurut dia, kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar sekaligus menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan, sehingga berbagai pendekatan penanganan kemiskinan sesuai kondisi riil di masing-masing wilayah harus terus digalakkan.
Diperlukan keberpihakan nyata terhadap warga miskin, namun bantuan yang diberikan hendaknya tidak hanya konsumtif tetapi juga berbentuk program pemberdayaan berbasis ekonomi kerakyatan.
Mantan anggota Komisi X DPR-RI itu menyebut program pemberdayaan masyarakat miskin sesuai daya dukung wilayah NTB yakni NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS), Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012, NTB hijau dan NTB Provinsi Koperasi. (Ant/OL-7)
MATARAM-MI: Gubernur Nusa Tenggara Barat KH M Zainul Majdi menginstruksikan instansi terkait mempercepat pendistribusian beras bagi keluarga miskin (raskin) sehubungan dengan adanya kenaikan harga beras di awal 2010.
"Saya minta instansi terkait percepat distribusi raskin itu sebagai solusi atas kenaikan harga beras di awal tahun ini," kata Majdi, usai membuka sosialisasi raskin 2010 di Mataram, Rabu.
Jatah raskin untuk NTB tahun anggaran 2010 sebanyak 87.247.680 kilogram yang diperuntukkan bagi 559.280 Rumah Tangga Sasaran (RTS), penyalurannya selama 12 bulan terhitung Januari hingga Desember 2010.
Sementara kenaikan harga beras yang sudah mencapai Rp7.500/kg di pasaran Kota Mataram, ibukota Provinsi NTB, tidak terlepas dari ulah para spekulan yang menimbun beras setelah keluarnya keputusan pemerintah menaikkan harga gabah dan beras sebesar 10 persen per 1 Januari 2010.
Kenaikan harga beras dan gabah sebesar 10 persen berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2009 tentang Kebijakan Perberasan yang dikeluarkan pada 29 Desember 2009 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2010.
Salah satu isi dari Inpres Nomor 7/2009 itu adalah harga pembelian gabah kering panen (GKP) dalam negeri di tingkat petani dari Rp2.400 naik menjadi Rp2.640/kg, sedangkan harga gabah kering giling (GKG) dari Rp3.000 naik menjadi Rp3.300/kg, serta beras medium menjadi Rp5.060 dari Rp4.600/kg.
Gubernur NTB periode 2008-2013 itu mengakui, kenaikan harga gabah dan beras menguntungkan petani, meski pihak lain tersudutkan terutama warga kurang mampu yang bukan petani.
"Ada manfaatnya bagi petani yang memproduksi beras, tetapi pihak lain terbebani sehingga solusinya percepatan pendistribusian raskin agar kenaikan harga itu tidak menjadi masalah yang berkepanjangan," ujar Majdi.
Gubernur optimis berbagai program pembangunan yang diterapkan pemerintah baik pusat maupun daerah pada akhirnya akan mengantar masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang diharapkan semua pihak.
Menurut dia, kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar sekaligus menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan, sehingga berbagai pendekatan penanganan kemiskinan sesuai kondisi riil di masing-masing wilayah harus terus digalakkan.
Diperlukan keberpihakan nyata terhadap warga miskin, namun bantuan yang diberikan hendaknya tidak hanya konsumtif tetapi juga berbentuk program pemberdayaan berbasis ekonomi kerakyatan.
Mantan anggota Komisi X DPR-RI itu menyebut program pemberdayaan masyarakat miskin sesuai daya dukung wilayah NTB yakni NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS), Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012, NTB hijau dan NTB Provinsi Koperasi. (Ant/OL-7)
Petani Lebak Sambut Positif Kenaikan HPP
Selasa, 5 Januari 2010 01:21 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 533 kali
Petani Lebak Sambut Positif Kenaikan HPP
Jemur Gabah/ilustrasi. (ANTARA/ANIS EFIZUDIN)
Lebak (ANTARA News) - Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten, menyambut positif kenaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah kering pungut (GKP) sekitar 10 persen.
"Naiknya harga tersebut tentu bisa membantu kehidupan ekonomi petani," kata Ketua Kelompok Tani (Koptan) Kebon Tiwu, Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, H Didin, Senin.
Didin mengatakan, petani seringkali dirugikan bila musim panen harga gabah selalu anjlok, meskipun pemerintah sudah menetapkan HPP.
Sebab pedagang pengumpul gabah kerapkali membeli dengan harga murah karena persedian melimpah musim panen melimpah.
Karena itu, ke depan pemerintah harus berani menaikan HPP yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
"Dengan adanya kenaikan harga gabah diharapkan petani lebih bergairah dalam mengembangkan usaha ketahanan pangan itu," katanya.
Dia menjelaskan, saat ini kebijakan pemerintah menaikkan HPP semula Rp2.400 per kilogram GKP naik menjadi Rp2.600 per kilogram GKP.
Kenaikan HPP tersebut, kata dia, diperkirakan petani bisa meraup keuntungan antara Rp3 juta sampai Rp4 juta dengan produksi rata-rata 5,6 per ton GKP.
"Saya kira keuntungan sebesar itu sudah dipotong biaya produksi seperti pupuk dan benih. Kalau HPP bisa Rp2.600 per kg," katanya.
Begitu pula Ahmad (45) seorang petani Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, mengaku dirinya merasa senang atas kebijakan pemerintah yang menaikkan HPP sekitar 10 persen.
Kenaikkan harga gabah tersebut diminta para pedagang pengumpul dalam memborong gabah petani dapat mematuhi kebijakan pemerintah.
"Petani di sini secara turun temurun jika musim panen dijual ke pedagang pengumpul," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian, Kabupaten Lebak, Dede Supriatna, mengatakan, kenaikkan HPP itu dipastikan kehidupan petani lebih sejahtera dan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Bahkan, lanjut dia, saat ini petani merasa gembira dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga gabah tersebut.
"Saya optimistis naiknya HPP bisa mendongkrak ekonomi petani," katanya.(*)
Petani Lebak Sambut Positif Kenaikan HPP
Jemur Gabah/ilustrasi. (ANTARA/ANIS EFIZUDIN)
Lebak (ANTARA News) - Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten, menyambut positif kenaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah kering pungut (GKP) sekitar 10 persen.
"Naiknya harga tersebut tentu bisa membantu kehidupan ekonomi petani," kata Ketua Kelompok Tani (Koptan) Kebon Tiwu, Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, H Didin, Senin.
Didin mengatakan, petani seringkali dirugikan bila musim panen harga gabah selalu anjlok, meskipun pemerintah sudah menetapkan HPP.
Sebab pedagang pengumpul gabah kerapkali membeli dengan harga murah karena persedian melimpah musim panen melimpah.
Karena itu, ke depan pemerintah harus berani menaikan HPP yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
"Dengan adanya kenaikan harga gabah diharapkan petani lebih bergairah dalam mengembangkan usaha ketahanan pangan itu," katanya.
Dia menjelaskan, saat ini kebijakan pemerintah menaikkan HPP semula Rp2.400 per kilogram GKP naik menjadi Rp2.600 per kilogram GKP.
Kenaikan HPP tersebut, kata dia, diperkirakan petani bisa meraup keuntungan antara Rp3 juta sampai Rp4 juta dengan produksi rata-rata 5,6 per ton GKP.
"Saya kira keuntungan sebesar itu sudah dipotong biaya produksi seperti pupuk dan benih. Kalau HPP bisa Rp2.600 per kg," katanya.
Begitu pula Ahmad (45) seorang petani Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, mengaku dirinya merasa senang atas kebijakan pemerintah yang menaikkan HPP sekitar 10 persen.
Kenaikkan harga gabah tersebut diminta para pedagang pengumpul dalam memborong gabah petani dapat mematuhi kebijakan pemerintah.
"Petani di sini secara turun temurun jika musim panen dijual ke pedagang pengumpul," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian, Kabupaten Lebak, Dede Supriatna, mengatakan, kenaikkan HPP itu dipastikan kehidupan petani lebih sejahtera dan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Bahkan, lanjut dia, saat ini petani merasa gembira dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga gabah tersebut.
"Saya optimistis naiknya HPP bisa mendongkrak ekonomi petani," katanya.(*)
Sumbar Tetapkan Alokasi Pupuk Organik 36.400 Ton
Selasa, 5 Januari 2010 02:11 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 581 kali
Sumbar Tetapkan Alokasi Pupuk Organik 36.400 Ton
Pupuk Organik/ilustrasi. (ANTARA/Ardi)
Padang (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan alokasi pupuk organik pada 2010 sebanyak 36.400 ton untuk berbagai sektor pertanian dan perkebunan di daerah itu.
"Kita sudah menetapkan alokasi pupuk 2010 wilayah Sumbar, khusus penggunaan pupuk organik sebanyak 36.400 ton," kata Asisten II Sekdaprov Sumbar, Syafrial kepada wartawan di Padang, Senin.
Ia merinci, dari total alokasi pupuk organik tersebut, terbesar akan diserap pada sektor pertanian tanaman pangan sebanyak 23.660 ton.
Selanjutnya sektor holtikultura 3.356 ton, perkebunan 8,031 tin dan peternakan 107 ton serta perikanan sebanyak 1.246 ton.
Kemudian untuk alokasi pupuk kimia pada sektor pertanian tanaman pangan, jenis urea sebanyak 71.500 ton, SP berjumlah 17.301 ton, ZA tercatat 7.008 ton dan NPK sebanyak 30.979 ton.
Berikutnya, kata Syafrial, sektor tanaman holtikultura pupuk jenis Urea sebanyak 10.139 ton, SP berjumlah 1.409 ton, ZA sebanyak 2.858 ton dan NPK tercatat 4.367 ton.
Sedangkan di sektor perkebunan alokasi pupuk Urea sebanyak 24.270 ton, jenis SP sebanyak 9.035 ton, ZA berjumlah 6.564 ton dan NPK tercatat 13.321 ton.
Selanjutnya, di sektor peternakan alokasu Urea 325 ton, SP hanya 40 ton dan ZA berjumlah 30 ton. Sementara itu, alokasi pupuk untuk sektor perikanan, jenis Urea sebanyak 3.766 ton dan SP berjumlah 2.155 ton.
"Penetapan alokasi berbagai jenis pupuk itu berdasarkan pengakajian dan evaluasi. Dalam pendistribusian diharapkan tepat," kata Syafrial didampingi Kepala Dinas Koperindag Sumbar, Afriadi Laudin.
Kadiskoperindag kesempata itu, juga berhara 2010 tidak ada lagi masalah berkairan dengan pendistribusian pupuk dari produsen ke penyalur hingga ke tingkat petani.(*)
Sumbar Tetapkan Alokasi Pupuk Organik 36.400 Ton
Pupuk Organik/ilustrasi. (ANTARA/Ardi)
Padang (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan alokasi pupuk organik pada 2010 sebanyak 36.400 ton untuk berbagai sektor pertanian dan perkebunan di daerah itu.
"Kita sudah menetapkan alokasi pupuk 2010 wilayah Sumbar, khusus penggunaan pupuk organik sebanyak 36.400 ton," kata Asisten II Sekdaprov Sumbar, Syafrial kepada wartawan di Padang, Senin.
Ia merinci, dari total alokasi pupuk organik tersebut, terbesar akan diserap pada sektor pertanian tanaman pangan sebanyak 23.660 ton.
Selanjutnya sektor holtikultura 3.356 ton, perkebunan 8,031 tin dan peternakan 107 ton serta perikanan sebanyak 1.246 ton.
Kemudian untuk alokasi pupuk kimia pada sektor pertanian tanaman pangan, jenis urea sebanyak 71.500 ton, SP berjumlah 17.301 ton, ZA tercatat 7.008 ton dan NPK sebanyak 30.979 ton.
Berikutnya, kata Syafrial, sektor tanaman holtikultura pupuk jenis Urea sebanyak 10.139 ton, SP berjumlah 1.409 ton, ZA sebanyak 2.858 ton dan NPK tercatat 4.367 ton.
Sedangkan di sektor perkebunan alokasi pupuk Urea sebanyak 24.270 ton, jenis SP sebanyak 9.035 ton, ZA berjumlah 6.564 ton dan NPK tercatat 13.321 ton.
Selanjutnya, di sektor peternakan alokasu Urea 325 ton, SP hanya 40 ton dan ZA berjumlah 30 ton. Sementara itu, alokasi pupuk untuk sektor perikanan, jenis Urea sebanyak 3.766 ton dan SP berjumlah 2.155 ton.
"Penetapan alokasi berbagai jenis pupuk itu berdasarkan pengakajian dan evaluasi. Dalam pendistribusian diharapkan tepat," kata Syafrial didampingi Kepala Dinas Koperindag Sumbar, Afriadi Laudin.
Kadiskoperindag kesempata itu, juga berhara 2010 tidak ada lagi masalah berkairan dengan pendistribusian pupuk dari produsen ke penyalur hingga ke tingkat petani.(*)
Empat Kapal Keruk Alirkan Lumpur Lapindo dari Sungai Porong
Selasa, 5 Januari 2010 02:20 WIB | Warta Bumi | Masalah Lingkungan | Dibaca 586 kali
Surabaya (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akan mendatangkan empat unit kapal keruk dan empat unit pompa "booster" untuk memaksimalkan pengaliran lumpur Lapindo dari kolam penampungan menuju Sungai Porong.
"Upaya ini kami lakukan sebagai tindak lanjut dari Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 40 Tahun 2009," kata Humas BPLS, Akmad Kusairi, saat dikonfirmasi dari Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, Perpres itu merupakan perubahan atas Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS.
Semula penanggulangan semburan lumpur dan pengaliran lumpur ke Sungai Porong menjadi kewenangan PT Lapindo Brantas.
Namun dengan adanya Perpres yang baru tugas itu menjadi tanggung jawab BPLS, sedangkan pembiayaannya dibebankan kepada APBN.
Saat ini pengaliran lumpur dari kolam penampungan hanya menggunakan dua unit kapal keruk dan dua unit pompa "booster" yang ada di titik 43 tanggul penahan lumpur.
Kapal keruk yang sedang beroperasi saat ini hanya mampu mengalirkan lumpur dengan kapasitas antara 0,3 hingga 0,5 meter kubik per detik.
Dia berharap dengan tambahan kapal keruk dan pompa "booster" pada bulan ini, lumpur bisa dialirkan ke arah selatan, sehingga elevasi permukaan lumpur akan turun, terutama aliran lumpur yang mengalir di sekitar tanggul di Desa Siring dan Desa Gempolsari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.
Kusairi menambahkan, selama ini pompa-pompa yang ada di sebelah utara dan barat hanya pompa air dan hanya bisa mengurangi tekanan air terhadap tanggul.
Hingga saat ini, penguatan tanggul Sungai Porong terus dikerjakan. Penguatan itu untuk mengurangi risiko tergerusnya tanggul.(*)
Surabaya (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akan mendatangkan empat unit kapal keruk dan empat unit pompa "booster" untuk memaksimalkan pengaliran lumpur Lapindo dari kolam penampungan menuju Sungai Porong.
"Upaya ini kami lakukan sebagai tindak lanjut dari Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 40 Tahun 2009," kata Humas BPLS, Akmad Kusairi, saat dikonfirmasi dari Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, Perpres itu merupakan perubahan atas Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS.
Semula penanggulangan semburan lumpur dan pengaliran lumpur ke Sungai Porong menjadi kewenangan PT Lapindo Brantas.
Namun dengan adanya Perpres yang baru tugas itu menjadi tanggung jawab BPLS, sedangkan pembiayaannya dibebankan kepada APBN.
Saat ini pengaliran lumpur dari kolam penampungan hanya menggunakan dua unit kapal keruk dan dua unit pompa "booster" yang ada di titik 43 tanggul penahan lumpur.
Kapal keruk yang sedang beroperasi saat ini hanya mampu mengalirkan lumpur dengan kapasitas antara 0,3 hingga 0,5 meter kubik per detik.
Dia berharap dengan tambahan kapal keruk dan pompa "booster" pada bulan ini, lumpur bisa dialirkan ke arah selatan, sehingga elevasi permukaan lumpur akan turun, terutama aliran lumpur yang mengalir di sekitar tanggul di Desa Siring dan Desa Gempolsari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.
Kusairi menambahkan, selama ini pompa-pompa yang ada di sebelah utara dan barat hanya pompa air dan hanya bisa mengurangi tekanan air terhadap tanggul.
Hingga saat ini, penguatan tanggul Sungai Porong terus dikerjakan. Penguatan itu untuk mengurangi risiko tergerusnya tanggul.(*)
Malam Hari Kapal Asing Curi Ikan di Perairan Sumut
Selasa, 5 Januari 2010 03:29 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 541 kali
Medan (ANTARA News) - Puluhan kapal nelayan asing yang beroperasi mengambil ikan di perairan Sumatera Utara (Sumut) telah merugikan nelayan kecil yang ada di provinsi itu.
"Kegiatan kapal nelayan asing itu juga merugikan negara, dan tindakan pencurian ini tidak boleh terus dibiarkan, " kata Sekretaris DPD HNSI Sumut, Ihya Ulumudin di Medan, Senin, ketika dimintai komentarnya mengenai kegiatan kapal asing itu.
Menurut dia, kegiatan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Sumut itu, dilakukan mereka pada malam hari, saat nelayan kecil pulang melaut.
Selain itu, kapal asing tersebut menggunakan alat tangkap yang cukup canggih dan dilengkapi berupa peralatan radar, sehingga dapat memantau ikan yang berada di dasar laut.
Sehingga nelayan asing itu dapat dengan mudah mengambil ikan."Sekali beroperasi kapal nelayan asing itu bisa menguras puluhan ton ikan di laut.Ikan tersebut juga ada yang mereka jual pada nelayan kita dan di ekspor ke luar negeri," kata Ulumudin.
Selanjutnya ia mengatakan, banyaknya kapal nelayan asing itu menangkap ikan di perairan Sumut berdasarkan laporan dari nelayan kecil yang melihat langsung keberadaan mereka di tengah laut.
"Kapal nelayan itu banyak terlihat di perairan Tanjung Balai/Asahan yang berbatasan dengan perairan Selat Malaka," ujarnya.
Menurut dia, buktinya adanya kapal asing itu mengambil ikan di perairan Sumut ini, pada bulan Oktober 2009, DPC HNSI Tanjung Balai yang bekerjasama dengan petugas keamanan di laut menangkap 11 kapal nelayan asing berbendera Thailand.
Kapal asing ilegal itu, ditangkap sedang mengambil ikan di Perairan Selat Malaka.
Saat akan ditangkap petugas keamanan, kapal asing tersebut mencoba menggantikan bendera negara mereka dengan bendera Indonesia.
Namun, petugas keamanan terus mengamankan anak buah kapal (ABK) dan menahan ikan hasil tangkapan mencapai ratusan ton jumlahnya.
Selanjutnya, kapal nelayan asing itu ditarik ke Belawan, dan ABK-nya diproses secara hukum.
"HNSI Sumut minta petugas keamanan di laut terus melancarkan razia untuk memantau kegiatan kapal asing yang mencuri ikan di perain tersebut.Kapal asing itu harus ditangkap dan ABK-nya harus dihukum berat, sehingga dapat membuat efek jera," katanya. (*)
Medan (ANTARA News) - Puluhan kapal nelayan asing yang beroperasi mengambil ikan di perairan Sumatera Utara (Sumut) telah merugikan nelayan kecil yang ada di provinsi itu.
"Kegiatan kapal nelayan asing itu juga merugikan negara, dan tindakan pencurian ini tidak boleh terus dibiarkan, " kata Sekretaris DPD HNSI Sumut, Ihya Ulumudin di Medan, Senin, ketika dimintai komentarnya mengenai kegiatan kapal asing itu.
Menurut dia, kegiatan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Sumut itu, dilakukan mereka pada malam hari, saat nelayan kecil pulang melaut.
Selain itu, kapal asing tersebut menggunakan alat tangkap yang cukup canggih dan dilengkapi berupa peralatan radar, sehingga dapat memantau ikan yang berada di dasar laut.
Sehingga nelayan asing itu dapat dengan mudah mengambil ikan."Sekali beroperasi kapal nelayan asing itu bisa menguras puluhan ton ikan di laut.Ikan tersebut juga ada yang mereka jual pada nelayan kita dan di ekspor ke luar negeri," kata Ulumudin.
Selanjutnya ia mengatakan, banyaknya kapal nelayan asing itu menangkap ikan di perairan Sumut berdasarkan laporan dari nelayan kecil yang melihat langsung keberadaan mereka di tengah laut.
"Kapal nelayan itu banyak terlihat di perairan Tanjung Balai/Asahan yang berbatasan dengan perairan Selat Malaka," ujarnya.
Menurut dia, buktinya adanya kapal asing itu mengambil ikan di perairan Sumut ini, pada bulan Oktober 2009, DPC HNSI Tanjung Balai yang bekerjasama dengan petugas keamanan di laut menangkap 11 kapal nelayan asing berbendera Thailand.
Kapal asing ilegal itu, ditangkap sedang mengambil ikan di Perairan Selat Malaka.
Saat akan ditangkap petugas keamanan, kapal asing tersebut mencoba menggantikan bendera negara mereka dengan bendera Indonesia.
Namun, petugas keamanan terus mengamankan anak buah kapal (ABK) dan menahan ikan hasil tangkapan mencapai ratusan ton jumlahnya.
Selanjutnya, kapal nelayan asing itu ditarik ke Belawan, dan ABK-nya diproses secara hukum.
"HNSI Sumut minta petugas keamanan di laut terus melancarkan razia untuk memantau kegiatan kapal asing yang mencuri ikan di perain tersebut.Kapal asing itu harus ditangkap dan ABK-nya harus dihukum berat, sehingga dapat membuat efek jera," katanya. (*)
Petani Perkebunan Lebih Sejahtera Daripada Petani Holtikultura
Rabu, 6 Januari 2010 00:53 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 277 kali
Petani Perkebunan Lebih Sejahtera Daripada Petani Holtikultura
BPS (ANTARA/ist)
Mamuju (ANTARA News) - Petani di sektor perkebunan dan peternakan, perikanan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) lebih sejahtrera daripada petani di sektor holtikultura dan tanaman pangan.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat dan Statistik (BPS) Provinsi Sulbar, Nursam Salam SE di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, kondisi kesejahteraan petani di sektor peternakan, pertanian dan perkebunan di Mamuju nampak lebih baik dibandingkan kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan dan holtikultura.
Hal itu kata dia, dapat dilihat dari nilai tukar petani (NTP) dari sejumlah sektor tersebut yakni sektor perikanan dengan NTP sekitar 109,10 sektor peternakan sekitar 110,26 dan perkebunan rakyat sekitar 134,76 yang lebih tinggi.
Sementara sektor tanaman pangan dan holtikultura masing-masing hanya sekitar 95,16 dan 86,94.
Menurut Salam, petani perkebunan, perikanan dan peternakan lebih sejahtera dari tanaman pangan dan holtikultura karena ditentukan faktor modal.
"Modal untuk berproduksi bagi petani perkebunan perikanan dan peternakan jauh lebih rendah dari petani di sektor tanaman pangan dan holtikultura, dibandingkan modal untuk sektor tanaman pangan dan holtikultura yang jauh lebih
Selain itu sektor tanaman pangan dan holtikultura juga mengandung resiko seperti gagal panen karena gangguan alam yang mengakibatkan petani menjadi merugi," katanya.
"Keuntungan yang didapatkan dari sektor perkebunan, perikanan dan peternakan juga jauh lebih tinggi dibanding dengan keuntungan dari tanaman pangan dan holtikultura," ujarnya.(*)
Petani Perkebunan Lebih Sejahtera Daripada Petani Holtikultura
BPS (ANTARA/ist)
Mamuju (ANTARA News) - Petani di sektor perkebunan dan peternakan, perikanan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) lebih sejahtrera daripada petani di sektor holtikultura dan tanaman pangan.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat dan Statistik (BPS) Provinsi Sulbar, Nursam Salam SE di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, kondisi kesejahteraan petani di sektor peternakan, pertanian dan perkebunan di Mamuju nampak lebih baik dibandingkan kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan dan holtikultura.
Hal itu kata dia, dapat dilihat dari nilai tukar petani (NTP) dari sejumlah sektor tersebut yakni sektor perikanan dengan NTP sekitar 109,10 sektor peternakan sekitar 110,26 dan perkebunan rakyat sekitar 134,76 yang lebih tinggi.
Sementara sektor tanaman pangan dan holtikultura masing-masing hanya sekitar 95,16 dan 86,94.
Menurut Salam, petani perkebunan, perikanan dan peternakan lebih sejahtera dari tanaman pangan dan holtikultura karena ditentukan faktor modal.
"Modal untuk berproduksi bagi petani perkebunan perikanan dan peternakan jauh lebih rendah dari petani di sektor tanaman pangan dan holtikultura, dibandingkan modal untuk sektor tanaman pangan dan holtikultura yang jauh lebih
Selain itu sektor tanaman pangan dan holtikultura juga mengandung resiko seperti gagal panen karena gangguan alam yang mengakibatkan petani menjadi merugi," katanya.
"Keuntungan yang didapatkan dari sektor perkebunan, perikanan dan peternakan juga jauh lebih tinggi dibanding dengan keuntungan dari tanaman pangan dan holtikultura," ujarnya.(*)
Walhi Berharap Pembangunan WFC Perhatikan Aspek Lingkungan
Rabu, 6 Januari 2010 00:57 WIB | Warta Bumi | Masalah Lingkungan | Dibaca 269 kali
Bandarlampung (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung berharap pembangunan Water Front City (WFC) di kawasan Pesisir Bandarlampung tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
"Kami tetap meminta ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terpadu, yang memuat perencanaan pembangunan keseluruhan WFC yang sepanjang 30-an kilometer itu, untuk menjadi jaminan tidak adanya perusakan alam selama proses pembangunan tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Hendrawan, di Bandarlampung, Selasa malam.
Dia menegaskan, hingga kini pihak pengembang bersama Pemerintah Kota Bandarlampung belum merealisasikan amdal terpadu tersebut, sementara pembangunan WFC sudah berjalan.
"Sebagai anggota Komisi Amdal Kota Bandarlampung, kami tetap meminta pemerintah membuat amdal terpadu yang meliputi penataan pesisir secara keseluruhan, bukan amdal parsial yang hanya meliputi tempat tertentu," kata dia.
Hendrawan melanjutkan, amdal yang dibuat pengembang dan diserahkan Pemkot Bandarlampung kepada komisi amdal selama ini adalah amdal parsial yang hanya meliputi pembangunan wilayah pintu masuk, dengan panjang wilayah pesisir yang dibangun sepanjang dua kilometer.
"Amdal parsial tersebut masih cacat, banyak yang perlu direvisi," kata dia.
Hingga kini, dia melanjutkan, sebagai bagian dari komisi amdal, Walhi belum menerima salinan revisi tersebut, namun dia membaca di media massa bahwa hasil final lembaran amdal tersebut sudah diserahkan kepada Wali Kota Bandarlampung pada 7 Desember 2009 lalu.
"Kami berharap pemkot dapat bertindak bijak dalam hal ini, jangan sampai pembangunan WFC itu justru berdampak buruk bagi keseimbangan alam Bandarlampung ke depan," kata dia.
Walhi tetap menekankan agar pembangunan di kawasan WFC ditunda, sebelum amdal terpadu tersebut selesai, karena berkaitan dengan langkah pembangunan yang berpedoman pada kelestarian lingkungan.(*)
Bandarlampung (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung berharap pembangunan Water Front City (WFC) di kawasan Pesisir Bandarlampung tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
"Kami tetap meminta ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terpadu, yang memuat perencanaan pembangunan keseluruhan WFC yang sepanjang 30-an kilometer itu, untuk menjadi jaminan tidak adanya perusakan alam selama proses pembangunan tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Hendrawan, di Bandarlampung, Selasa malam.
Dia menegaskan, hingga kini pihak pengembang bersama Pemerintah Kota Bandarlampung belum merealisasikan amdal terpadu tersebut, sementara pembangunan WFC sudah berjalan.
"Sebagai anggota Komisi Amdal Kota Bandarlampung, kami tetap meminta pemerintah membuat amdal terpadu yang meliputi penataan pesisir secara keseluruhan, bukan amdal parsial yang hanya meliputi tempat tertentu," kata dia.
Hendrawan melanjutkan, amdal yang dibuat pengembang dan diserahkan Pemkot Bandarlampung kepada komisi amdal selama ini adalah amdal parsial yang hanya meliputi pembangunan wilayah pintu masuk, dengan panjang wilayah pesisir yang dibangun sepanjang dua kilometer.
"Amdal parsial tersebut masih cacat, banyak yang perlu direvisi," kata dia.
Hingga kini, dia melanjutkan, sebagai bagian dari komisi amdal, Walhi belum menerima salinan revisi tersebut, namun dia membaca di media massa bahwa hasil final lembaran amdal tersebut sudah diserahkan kepada Wali Kota Bandarlampung pada 7 Desember 2009 lalu.
"Kami berharap pemkot dapat bertindak bijak dalam hal ini, jangan sampai pembangunan WFC itu justru berdampak buruk bagi keseimbangan alam Bandarlampung ke depan," kata dia.
Walhi tetap menekankan agar pembangunan di kawasan WFC ditunda, sebelum amdal terpadu tersebut selesai, karena berkaitan dengan langkah pembangunan yang berpedoman pada kelestarian lingkungan.(*)
Nilai Impor Terbesar Sumut dari China, Naik Pasca FTA Asean-China
Selasa, 5 Januari 2010 03:34 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro | Dibaca 904 kali
Nilai Impor Terbesar Sumut dari China, Naik Pasca FTA Asean-China
Impor/ilustrasi. (ANTARA/Andika Wahyu)
Medan (ANTARA News) - Nilai impor Sumut dari China hingga November 2009 mencapai 22,52 persen atau terbesar dari total keseluruhan impor daerah itu yang mencapai 2,3 miliar dolar AS.
"Meski secara keseluruhan nilai impor dari China tahun ini turun sebesar 31,69 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 771,609 juta dolar AS , tetapi masih saja tertinggi dibandingkan dari negara lain atau mencapai 527,063 juta dolar AS," kata Kepala BPS Sumut, Alimuddin Sidabalok, di Medan, Senin.
Sumut mengimpor antara lain berupa produk pakaian jadi, sepatu,sandal, pupuk, besi dan plastik dan barang dari plastik serta barang elektronik.
Dia memperkirakan, nilai impor Sumut dari China itu akan semakin meningkat pada tahun ini menyusul adanya Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China.
Dimana dengan FTA ASEAN-China itu, barang dari China akan semakin bebas masuk ke Sumut yang selama ini juga sudah membanjiri pasar.
Setelah China, kata dia, nilai impor terbesar Sumut berasal dari Singapura dengan total hingga November 2009 sebesar 487,141 juta dolar AS dan Malaysia serta Amerika Serikat yang masing-masing 205,977 juta dolar AS dan 151,448 juta dolar AS.
Austarlai, India, Argentina, Jepang, Thailand dan Korea Selatan juga masuk dalam 10 besar negara asal barang impor Sumut.
Ke-10 negara itu memberikan kontribusi 81,17 persen dari total nilai impor 2009 yang 2,340 miliar dolar AS.
Sebelumnya Sekretrais Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apind) Sumut, Laksmanan Adiyaksa, mengatakan, dikhawatirkan, pengusaha Sumut memilih menjadi pedagang ketimbang menjalankan usaha berbagai produknya nya yang juga dihasilkan China.
China bisa menjual produknya dengan harga jauh lebih murah dari yang ditawarkan Indonesia maupun negara lainnya dan itu menjadi salah satu alternatif bagi konsumen untuk membeli produk asal China itu.(*)
Nilai Impor Terbesar Sumut dari China, Naik Pasca FTA Asean-China
Impor/ilustrasi. (ANTARA/Andika Wahyu)
Medan (ANTARA News) - Nilai impor Sumut dari China hingga November 2009 mencapai 22,52 persen atau terbesar dari total keseluruhan impor daerah itu yang mencapai 2,3 miliar dolar AS.
"Meski secara keseluruhan nilai impor dari China tahun ini turun sebesar 31,69 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 771,609 juta dolar AS , tetapi masih saja tertinggi dibandingkan dari negara lain atau mencapai 527,063 juta dolar AS," kata Kepala BPS Sumut, Alimuddin Sidabalok, di Medan, Senin.
Sumut mengimpor antara lain berupa produk pakaian jadi, sepatu,sandal, pupuk, besi dan plastik dan barang dari plastik serta barang elektronik.
Dia memperkirakan, nilai impor Sumut dari China itu akan semakin meningkat pada tahun ini menyusul adanya Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China.
Dimana dengan FTA ASEAN-China itu, barang dari China akan semakin bebas masuk ke Sumut yang selama ini juga sudah membanjiri pasar.
Setelah China, kata dia, nilai impor terbesar Sumut berasal dari Singapura dengan total hingga November 2009 sebesar 487,141 juta dolar AS dan Malaysia serta Amerika Serikat yang masing-masing 205,977 juta dolar AS dan 151,448 juta dolar AS.
Austarlai, India, Argentina, Jepang, Thailand dan Korea Selatan juga masuk dalam 10 besar negara asal barang impor Sumut.
Ke-10 negara itu memberikan kontribusi 81,17 persen dari total nilai impor 2009 yang 2,340 miliar dolar AS.
Sebelumnya Sekretrais Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apind) Sumut, Laksmanan Adiyaksa, mengatakan, dikhawatirkan, pengusaha Sumut memilih menjadi pedagang ketimbang menjalankan usaha berbagai produknya nya yang juga dihasilkan China.
China bisa menjual produknya dengan harga jauh lebih murah dari yang ditawarkan Indonesia maupun negara lainnya dan itu menjadi salah satu alternatif bagi konsumen untuk membeli produk asal China itu.(*)
PLN Telusuri Penyebab Padamnya Listrik di Madura
Selasa, 5 Januari 2010 02:05 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 605 kali
PLN Telusuri Penyebab Padamnya Listrik di Madura
Listrik padam/ilustrasi. (ANTARA/Saptono)
Pamekasan (ANTARA News) - Pihak Perusahaan Listrik Negera (PLN) Unit Jaringan (UJ) Pamekasan, mengaku, hingga kini masih belum mengetahui penyebab padamnya aliran listrik di pulau garam Madura dan masih melakukan pengecekan di lapangan.
Hal ini disampaikan Kepala Unit Jaringan PLN Pamekasan Rifa`ie kepada ANTARA, Selasa dini, hari melalui saluran telepon.
"Saat ini PLN APJ wilayah Madura masih melakukan pengecekan penyebab padamnya listrik sebagaimana yang disampaikan kepala PLN UJ Pamekasan," kata Rifa`ie.
Rifa`ie menegaskan, pemadaman aliran listrik kali ini memang bukan hanya di wilayah Kabupaten Pamekasan, namun di semua wilayah Madura, mulai dari Kamal, Bangkalan hingga wilayah Kalianget, Sumenep yang merupakan kabupaten paling timur di pulau Madura.
Pihaknya juga belum bisa memastikan, sampai kapan pemadaman aliran listrik di pulau garam Madura ini akan berlangsung, mengingat sampai saat ini, penyebab pemadamannya belum juga diketahui.
"Kami telah melakukan komunikasi pihak PLN di Jawa Timur tentang pemadaman ini, namun belum berhasil," katanya.
Akibat pemadaman listrik yang terjadi mulai Senin malam tersebut suasana di pulau Madura kini gelap gulita.
Sebagian warga di Pamekasan mengaku resah dengan pemadaman dadakan ini, karena tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh pihak PLN.
"Kami juga sampai saat ini belum mengetahui apa yang menjadi penyebabnya," kata Rifa`ie.
Sementara sejak pemadaman listrik terjadi pada pukul 23.30 WIB, kondisi di pulau Madura, serasa mencekam. Warga banyak yang duduk duduk di luar rumah sambil berjaga-berjaga.
Sebagian ada yang menggunakan lampu penerang lilin, namun kebanyakan gelap, karena tidak memiliki persediaan lilin.(*)
PLN Telusuri Penyebab Padamnya Listrik di Madura
Listrik padam/ilustrasi. (ANTARA/Saptono)
Pamekasan (ANTARA News) - Pihak Perusahaan Listrik Negera (PLN) Unit Jaringan (UJ) Pamekasan, mengaku, hingga kini masih belum mengetahui penyebab padamnya aliran listrik di pulau garam Madura dan masih melakukan pengecekan di lapangan.
Hal ini disampaikan Kepala Unit Jaringan PLN Pamekasan Rifa`ie kepada ANTARA, Selasa dini, hari melalui saluran telepon.
"Saat ini PLN APJ wilayah Madura masih melakukan pengecekan penyebab padamnya listrik sebagaimana yang disampaikan kepala PLN UJ Pamekasan," kata Rifa`ie.
Rifa`ie menegaskan, pemadaman aliran listrik kali ini memang bukan hanya di wilayah Kabupaten Pamekasan, namun di semua wilayah Madura, mulai dari Kamal, Bangkalan hingga wilayah Kalianget, Sumenep yang merupakan kabupaten paling timur di pulau Madura.
Pihaknya juga belum bisa memastikan, sampai kapan pemadaman aliran listrik di pulau garam Madura ini akan berlangsung, mengingat sampai saat ini, penyebab pemadamannya belum juga diketahui.
"Kami telah melakukan komunikasi pihak PLN di Jawa Timur tentang pemadaman ini, namun belum berhasil," katanya.
Akibat pemadaman listrik yang terjadi mulai Senin malam tersebut suasana di pulau Madura kini gelap gulita.
Sebagian warga di Pamekasan mengaku resah dengan pemadaman dadakan ini, karena tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh pihak PLN.
"Kami juga sampai saat ini belum mengetahui apa yang menjadi penyebabnya," kata Rifa`ie.
Sementara sejak pemadaman listrik terjadi pada pukul 23.30 WIB, kondisi di pulau Madura, serasa mencekam. Warga banyak yang duduk duduk di luar rumah sambil berjaga-berjaga.
Sebagian ada yang menggunakan lampu penerang lilin, namun kebanyakan gelap, karena tidak memiliki persediaan lilin.(*)
Petani Lamsel Diimbau Hentikan Tanam Jagung Untuk Hindari Bulai
Rabu, 6 Januari 2010 02:36 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 251 kali
Petani Lamsel Diimbau Hentikan Tanam Jagung Untuk Hindari Bulai
Tanaman jagung/ilustrasi. (ANTARA)
Kalianda, Lampung Selatan (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikutura setempat mengimbau petani agar menghentikan menanam jagung awal tahun 2010 ini untuk menghindari penyakit bulai.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan, Edhi Djayus, mengatakan di Kalianda, Selasa, Januari dan Februari merupakan puncak musim hujan sehingga tanaman jagung muda sangat riskan terkena serangan penyakit itu.
"Kalau sebelum Januari tidak begitu bermasalah, karena saat puncak musim hujan ini tanaman telah tumbuh besar," kata dia.
Dia menjelaskan, penyakit bulai disebabkan perkembangan spora pada tanaman jagung sangat tinggi saat musim hujan, yang mulai menyerang tanaman di bawah usia 20 hari.
Edhi mengatakan penyakit ini sulit ditanggulangi oleh petani, namun untuk menghindarinya yakni menghentikan tanam saat puncak musim hujan.
"Hendaknya petani menangguhkan penanaman jagung hingga musim depan karena saat ini telah terlambat," imbaunya.
Beberapa petani di Lampung Selatan, seperti di Jatiagung, mengaku menanam jagung saat ini karena tidak memiliki pilihan.
"Kalau tidak ditanami jagung mau ditanam apa lagi kebun saya. Soalnya, hanya jagunglah yang cocok dan mudah merawatnya," kata Kustoro, petani setempat.
Kalau harus ditunda, lanjut dia, maka dalam empat bulan ke depan tidak ada aktivitas sehingga tidak ada pula penghasilan.
Sementara itu, pada tahun 2009 produksi jagung di Kabupaten Lampung Selatan telah menyumbang sebesar 20 persen dari seluruh total hasil pertanian jagung di Provinsi Lampung.(*)
Petani Lamsel Diimbau Hentikan Tanam Jagung Untuk Hindari Bulai
Tanaman jagung/ilustrasi. (ANTARA)
Kalianda, Lampung Selatan (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikutura setempat mengimbau petani agar menghentikan menanam jagung awal tahun 2010 ini untuk menghindari penyakit bulai.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan, Edhi Djayus, mengatakan di Kalianda, Selasa, Januari dan Februari merupakan puncak musim hujan sehingga tanaman jagung muda sangat riskan terkena serangan penyakit itu.
"Kalau sebelum Januari tidak begitu bermasalah, karena saat puncak musim hujan ini tanaman telah tumbuh besar," kata dia.
Dia menjelaskan, penyakit bulai disebabkan perkembangan spora pada tanaman jagung sangat tinggi saat musim hujan, yang mulai menyerang tanaman di bawah usia 20 hari.
Edhi mengatakan penyakit ini sulit ditanggulangi oleh petani, namun untuk menghindarinya yakni menghentikan tanam saat puncak musim hujan.
"Hendaknya petani menangguhkan penanaman jagung hingga musim depan karena saat ini telah terlambat," imbaunya.
Beberapa petani di Lampung Selatan, seperti di Jatiagung, mengaku menanam jagung saat ini karena tidak memiliki pilihan.
"Kalau tidak ditanami jagung mau ditanam apa lagi kebun saya. Soalnya, hanya jagunglah yang cocok dan mudah merawatnya," kata Kustoro, petani setempat.
Kalau harus ditunda, lanjut dia, maka dalam empat bulan ke depan tidak ada aktivitas sehingga tidak ada pula penghasilan.
Sementara itu, pada tahun 2009 produksi jagung di Kabupaten Lampung Selatan telah menyumbang sebesar 20 persen dari seluruh total hasil pertanian jagung di Provinsi Lampung.(*)
Harga Beras di Magelang Naik
Rabu, 6 Januari 2010 02:46 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 274 kali
Harga Beras di Magelang Naik
(ANTARA/Bayu Lindarto)
Magelang (ANTARA News) - Harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sejak beberapa hari terakhir naik antara Rp500 hingga Rp800 per kilogram.
Sutrimah, seorang pedagang beras di Pasar Muntilan, pasar terbesar di daerah itu, di Magelang, Selasa, mengatakan, harga beras kualitas rendah naik dari Rp4.500 menjadi lima ribu rupiah per kilogram.
Harga beras kualitas baik, katanya, naik dari Rp5.200 menjadi enam ribu rupiah per kilogram.
"Pasokannya mengalami penurunan sejak sekitar dua minggu terakhir ini, kenaikan harga mengikuti harga grosir," katanya.
Biasanya, katanya, dirinya menerima pasokan beras tiga hari sekali sekitar 1,5 ton namun sejak beberapa hari terakhir mengalami penurunan menjadi satu ton.
Kemungkinan, katanya, hujan yang hampir setiap hari mengguyur daerah itu menjadi salah satu penyebab penurunan pasokan dan kenaikan harga beras.
Daroni, seorang pekerja perusahaan penggilingan padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, mengaku, pihaknya sejak sekitar dua minggu terakhir mengalami kesulitan menjemur gabah karena hampir setiap hari hujan.
"Butuh waktu relatif lebih lama untuk menjemur gabah karena terganggu hujan," katanya.
Jika tidak hujan, katanya, penjemuran gabah hingga kering dan siap digiling butuh waktu sekitar 1,5 siang.
Namun, katanya, penjemuran gabah usai petik akhir-akhir ini butuh waktu sekitar tiga siang.
Produksi penggilingan gabah setempat, katanya, juga mengalami penurunan akhir-akhir ini dari tiga ton menjadi satu ton per hari.
Ia juga mengatakan, harga gabah kategori basah naik dari Rp2.500 menjadi tiga ribu rupiah per kilogram, gabah kering naik dari tiga ribu rupiah menjadi Rp3.500 per kilogram.
Gabah basah jenis ketan naik dari tiga ribu rupiah menjadi Rp3.500 per kilogram, gabah kering jenis ketan naik dari Rp3.500 menjadi empat ribu rupiah per kilogram.
Harga beras IR64 di tingkat penggilingan setempat, katanya, naik dari lima ribu rupiah menjadi Rp5.800 per kilogram sedangkan beras ketan naik dari enam ribu rupiah menjadi Rp7.600 per kilogram.(*)
Harga Beras di Magelang Naik
(ANTARA/Bayu Lindarto)
Magelang (ANTARA News) - Harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sejak beberapa hari terakhir naik antara Rp500 hingga Rp800 per kilogram.
Sutrimah, seorang pedagang beras di Pasar Muntilan, pasar terbesar di daerah itu, di Magelang, Selasa, mengatakan, harga beras kualitas rendah naik dari Rp4.500 menjadi lima ribu rupiah per kilogram.
Harga beras kualitas baik, katanya, naik dari Rp5.200 menjadi enam ribu rupiah per kilogram.
"Pasokannya mengalami penurunan sejak sekitar dua minggu terakhir ini, kenaikan harga mengikuti harga grosir," katanya.
Biasanya, katanya, dirinya menerima pasokan beras tiga hari sekali sekitar 1,5 ton namun sejak beberapa hari terakhir mengalami penurunan menjadi satu ton.
Kemungkinan, katanya, hujan yang hampir setiap hari mengguyur daerah itu menjadi salah satu penyebab penurunan pasokan dan kenaikan harga beras.
Daroni, seorang pekerja perusahaan penggilingan padi di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, mengaku, pihaknya sejak sekitar dua minggu terakhir mengalami kesulitan menjemur gabah karena hampir setiap hari hujan.
"Butuh waktu relatif lebih lama untuk menjemur gabah karena terganggu hujan," katanya.
Jika tidak hujan, katanya, penjemuran gabah hingga kering dan siap digiling butuh waktu sekitar 1,5 siang.
Namun, katanya, penjemuran gabah usai petik akhir-akhir ini butuh waktu sekitar tiga siang.
Produksi penggilingan gabah setempat, katanya, juga mengalami penurunan akhir-akhir ini dari tiga ton menjadi satu ton per hari.
Ia juga mengatakan, harga gabah kategori basah naik dari Rp2.500 menjadi tiga ribu rupiah per kilogram, gabah kering naik dari tiga ribu rupiah menjadi Rp3.500 per kilogram.
Gabah basah jenis ketan naik dari tiga ribu rupiah menjadi Rp3.500 per kilogram, gabah kering jenis ketan naik dari Rp3.500 menjadi empat ribu rupiah per kilogram.
Harga beras IR64 di tingkat penggilingan setempat, katanya, naik dari lima ribu rupiah menjadi Rp5.800 per kilogram sedangkan beras ketan naik dari enam ribu rupiah menjadi Rp7.600 per kilogram.(*)
Ribuan Hektare Tanaman Kakao di Mamuju Gagal Panen
Rabu, 6 Januari 2010 03:03 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 300 kali
Ribuan Hektare Tanaman Kakao di Mamuju Gagal Panen
Tanaman kakao/ilustrasi. (Istimewa/ANTARA)
Mamuju (ANTARA News) - Ribuan haktare tanaman kakao yang ada di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), gagal panen setelah wilayah itu dilanda kekeringan beberapa bulan terkahir.
Pemantauan ANTARA di Mamuju, Selasa, ribuan hektare tanaman kakao petani yang ada di Kecamatan Kalukku tampak mengering, dan buah kakaonya menjadi busuk dan sebagian tidak berbuah, karena kekeringan yang melanda wilayah itu beberapa waktu lalu.
Sejumlah tanaman kakao milik petani yang tersebar dibeberapa desa seperti Desa Kalukku Barat, Lebbeng Sampoang, Bebanga, Kalukku, Keang dan Pure daunnya menjadi layu dan berubah menjadi kuning.
Bahkan sebagian lagi daunnya tampak sudah rontok ketanah, buah tanaman kakao petani menjadi mengecil dan berwarna hitam, karena diserang hama PBK dan VSD di musim kemarau.
Sejumlah petani di wilayah itu tampak mengeluh karena ribuan hektare tanaman kakao mereka, yang seharusnya telah dipanen pada akhir bulan ini, ternyata gagal panen.
"Kami sebelumnya menyanka tanaman kakao petani akan kembali hijau setelah dilanda kekeringan, namun ternyata tetap mengering dan mengakibatkan gagal panen,"ujarnya.
Menurut dia, pada bulan Desember yang lalu tanaman kakao petani daunnya sempat tumbuh dan kelihatan akan berbuah, setelah hujan turun di Mamuju pada bulan ini tetapi itu tidak berarti, karena tidak berhasil membuat tanaman kakao petani kembali berbuah bahkan pertumbuhannya semakin lambat.
"Pada saat akan dipanen pada bulan ini, ternyata musim hujan yang baru terjadi bulan ini, tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tanaman kakao petani yang sebelumnya dihantam kekeringan, sehingga petani mengalami kerugian cukup besar," ujarnya.
Ia menyesalkan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Mamuju, yang lambat dan bahkan tidak mengantisipasi ancaman kekeringan yang sebelumnya terjadi tersebut, dengan melakukan antisipasi yakni dengan melakukan pemupukan.
"Seandainya pemerintah melakukan antisipasi lebih awal gagal panen ini tidak terjadi," ujarnya.(*)
Ribuan Hektare Tanaman Kakao di Mamuju Gagal Panen
Tanaman kakao/ilustrasi. (Istimewa/ANTARA)
Mamuju (ANTARA News) - Ribuan haktare tanaman kakao yang ada di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), gagal panen setelah wilayah itu dilanda kekeringan beberapa bulan terkahir.
Pemantauan ANTARA di Mamuju, Selasa, ribuan hektare tanaman kakao petani yang ada di Kecamatan Kalukku tampak mengering, dan buah kakaonya menjadi busuk dan sebagian tidak berbuah, karena kekeringan yang melanda wilayah itu beberapa waktu lalu.
Sejumlah tanaman kakao milik petani yang tersebar dibeberapa desa seperti Desa Kalukku Barat, Lebbeng Sampoang, Bebanga, Kalukku, Keang dan Pure daunnya menjadi layu dan berubah menjadi kuning.
Bahkan sebagian lagi daunnya tampak sudah rontok ketanah, buah tanaman kakao petani menjadi mengecil dan berwarna hitam, karena diserang hama PBK dan VSD di musim kemarau.
Sejumlah petani di wilayah itu tampak mengeluh karena ribuan hektare tanaman kakao mereka, yang seharusnya telah dipanen pada akhir bulan ini, ternyata gagal panen.
"Kami sebelumnya menyanka tanaman kakao petani akan kembali hijau setelah dilanda kekeringan, namun ternyata tetap mengering dan mengakibatkan gagal panen,"ujarnya.
Menurut dia, pada bulan Desember yang lalu tanaman kakao petani daunnya sempat tumbuh dan kelihatan akan berbuah, setelah hujan turun di Mamuju pada bulan ini tetapi itu tidak berarti, karena tidak berhasil membuat tanaman kakao petani kembali berbuah bahkan pertumbuhannya semakin lambat.
"Pada saat akan dipanen pada bulan ini, ternyata musim hujan yang baru terjadi bulan ini, tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tanaman kakao petani yang sebelumnya dihantam kekeringan, sehingga petani mengalami kerugian cukup besar," ujarnya.
Ia menyesalkan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Mamuju, yang lambat dan bahkan tidak mengantisipasi ancaman kekeringan yang sebelumnya terjadi tersebut, dengan melakukan antisipasi yakni dengan melakukan pemupukan.
"Seandainya pemerintah melakukan antisipasi lebih awal gagal panen ini tidak terjadi," ujarnya.(*)
Subscribe to:
Posts (Atom)
