Pemerintah Harus Lindungi Sektor Pertanian

Sabtu, 12 Desember 2009 11:54 WIB

SEMARANG--MI: Pemerintah Indonesia harus melindungi sektor pertanian saat penerapan kesepakatan perdagangan bebas negara-negara Asia Tenggara (AFTA-ASEAN Free Trade Area), yang mulai diberlakukan 1 Januari 2010.

"Untuk saat ini, sektor pertanian lebih dikuasai oleh Malaysia dan Thailand dengan berbagai terobosan, seperti agroindustri, agrobisnis dan sebagainya," kata pengamat ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Sugiyanto, di Semarang, Sabtu (12/12).

Menurut dia, pemerintah Indonesia harus memiliki posisi tawar dalam perjanjian multilateral saat kesepakatan perdagangan bebas ini diberlakukan. "Dalam perjanjian multilateral dengan negara-negara Asia Tenggara, pemerintah harus membicarakan komoditas-komoditas apa saja yang siap diperdagangkan dan yang tidak," kata Ketua Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi Universitas Diponegoro itu.

Ia menuturkan, siap atau tidak, Indonesia tetap harus mengikuti kesepakatan perdagangan bebas negara-negara Asia Tenggara. "Pemerintah harus mampu mengelola kesepakatan perdagangan bebas ini mengingat kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih baik," jelasnya.

Meski pada sejumlah produk, Indonesia masih kalah dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti elektronik, otomotif, dan juga produk pertanian. Namun, Indonesia masih memiliki produk andalan yang berpeluang menguasai pasar Asia Tenggara, misalnya semen.

Menurut dia, berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara ini, seperti melakukan perlindungan terhadap sejumlah produk serta mengubah perilaku para pelaku ekonomi dalam negeri. Ia mengungkapkan, dalam perdagangan bebas ini, negara dengan tingkat efisiensi produksi yang rendah akan kalah bersaing dengan negara dengan tingkat efisiensi produksi tinggi. "Negara dengan tingkat efisiensi produksi rendah akan menjadi pasar sasaran bagi negara yang memiliki efisiensi tinggi," katanya.

Karena itu, menurut Sugiyanto, pemerintah harus mampu mengubah perilaku para pelaku ekonomi dalam negeri dalam hal efisiensi, misalnya dengan memangkas berbagai biaya produksi yang tidak perlu. (Ant/OL-06)