Selasa, 5 Januari 2010 02:20 WIB | Warta Bumi | Masalah Lingkungan | Dibaca 586 kali
Surabaya (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akan mendatangkan empat unit kapal keruk dan empat unit pompa "booster" untuk memaksimalkan pengaliran lumpur Lapindo dari kolam penampungan menuju Sungai Porong.
"Upaya ini kami lakukan sebagai tindak lanjut dari Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 40 Tahun 2009," kata Humas BPLS, Akmad Kusairi, saat dikonfirmasi dari Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, Perpres itu merupakan perubahan atas Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS.
Semula penanggulangan semburan lumpur dan pengaliran lumpur ke Sungai Porong menjadi kewenangan PT Lapindo Brantas.
Namun dengan adanya Perpres yang baru tugas itu menjadi tanggung jawab BPLS, sedangkan pembiayaannya dibebankan kepada APBN.
Saat ini pengaliran lumpur dari kolam penampungan hanya menggunakan dua unit kapal keruk dan dua unit pompa "booster" yang ada di titik 43 tanggul penahan lumpur.
Kapal keruk yang sedang beroperasi saat ini hanya mampu mengalirkan lumpur dengan kapasitas antara 0,3 hingga 0,5 meter kubik per detik.
Dia berharap dengan tambahan kapal keruk dan pompa "booster" pada bulan ini, lumpur bisa dialirkan ke arah selatan, sehingga elevasi permukaan lumpur akan turun, terutama aliran lumpur yang mengalir di sekitar tanggul di Desa Siring dan Desa Gempolsari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.
Kusairi menambahkan, selama ini pompa-pompa yang ada di sebelah utara dan barat hanya pompa air dan hanya bisa mengurangi tekanan air terhadap tanggul.
Hingga saat ini, penguatan tanggul Sungai Porong terus dikerjakan. Penguatan itu untuk mengurangi risiko tergerusnya tanggul.(*)
Wednesday, January 6, 2010
Malam Hari Kapal Asing Curi Ikan di Perairan Sumut
Selasa, 5 Januari 2010 03:29 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 541 kali
Medan (ANTARA News) - Puluhan kapal nelayan asing yang beroperasi mengambil ikan di perairan Sumatera Utara (Sumut) telah merugikan nelayan kecil yang ada di provinsi itu.
"Kegiatan kapal nelayan asing itu juga merugikan negara, dan tindakan pencurian ini tidak boleh terus dibiarkan, " kata Sekretaris DPD HNSI Sumut, Ihya Ulumudin di Medan, Senin, ketika dimintai komentarnya mengenai kegiatan kapal asing itu.
Menurut dia, kegiatan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Sumut itu, dilakukan mereka pada malam hari, saat nelayan kecil pulang melaut.
Selain itu, kapal asing tersebut menggunakan alat tangkap yang cukup canggih dan dilengkapi berupa peralatan radar, sehingga dapat memantau ikan yang berada di dasar laut.
Sehingga nelayan asing itu dapat dengan mudah mengambil ikan."Sekali beroperasi kapal nelayan asing itu bisa menguras puluhan ton ikan di laut.Ikan tersebut juga ada yang mereka jual pada nelayan kita dan di ekspor ke luar negeri," kata Ulumudin.
Selanjutnya ia mengatakan, banyaknya kapal nelayan asing itu menangkap ikan di perairan Sumut berdasarkan laporan dari nelayan kecil yang melihat langsung keberadaan mereka di tengah laut.
"Kapal nelayan itu banyak terlihat di perairan Tanjung Balai/Asahan yang berbatasan dengan perairan Selat Malaka," ujarnya.
Menurut dia, buktinya adanya kapal asing itu mengambil ikan di perairan Sumut ini, pada bulan Oktober 2009, DPC HNSI Tanjung Balai yang bekerjasama dengan petugas keamanan di laut menangkap 11 kapal nelayan asing berbendera Thailand.
Kapal asing ilegal itu, ditangkap sedang mengambil ikan di Perairan Selat Malaka.
Saat akan ditangkap petugas keamanan, kapal asing tersebut mencoba menggantikan bendera negara mereka dengan bendera Indonesia.
Namun, petugas keamanan terus mengamankan anak buah kapal (ABK) dan menahan ikan hasil tangkapan mencapai ratusan ton jumlahnya.
Selanjutnya, kapal nelayan asing itu ditarik ke Belawan, dan ABK-nya diproses secara hukum.
"HNSI Sumut minta petugas keamanan di laut terus melancarkan razia untuk memantau kegiatan kapal asing yang mencuri ikan di perain tersebut.Kapal asing itu harus ditangkap dan ABK-nya harus dihukum berat, sehingga dapat membuat efek jera," katanya. (*)
Medan (ANTARA News) - Puluhan kapal nelayan asing yang beroperasi mengambil ikan di perairan Sumatera Utara (Sumut) telah merugikan nelayan kecil yang ada di provinsi itu.
"Kegiatan kapal nelayan asing itu juga merugikan negara, dan tindakan pencurian ini tidak boleh terus dibiarkan, " kata Sekretaris DPD HNSI Sumut, Ihya Ulumudin di Medan, Senin, ketika dimintai komentarnya mengenai kegiatan kapal asing itu.
Menurut dia, kegiatan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Sumut itu, dilakukan mereka pada malam hari, saat nelayan kecil pulang melaut.
Selain itu, kapal asing tersebut menggunakan alat tangkap yang cukup canggih dan dilengkapi berupa peralatan radar, sehingga dapat memantau ikan yang berada di dasar laut.
Sehingga nelayan asing itu dapat dengan mudah mengambil ikan."Sekali beroperasi kapal nelayan asing itu bisa menguras puluhan ton ikan di laut.Ikan tersebut juga ada yang mereka jual pada nelayan kita dan di ekspor ke luar negeri," kata Ulumudin.
Selanjutnya ia mengatakan, banyaknya kapal nelayan asing itu menangkap ikan di perairan Sumut berdasarkan laporan dari nelayan kecil yang melihat langsung keberadaan mereka di tengah laut.
"Kapal nelayan itu banyak terlihat di perairan Tanjung Balai/Asahan yang berbatasan dengan perairan Selat Malaka," ujarnya.
Menurut dia, buktinya adanya kapal asing itu mengambil ikan di perairan Sumut ini, pada bulan Oktober 2009, DPC HNSI Tanjung Balai yang bekerjasama dengan petugas keamanan di laut menangkap 11 kapal nelayan asing berbendera Thailand.
Kapal asing ilegal itu, ditangkap sedang mengambil ikan di Perairan Selat Malaka.
Saat akan ditangkap petugas keamanan, kapal asing tersebut mencoba menggantikan bendera negara mereka dengan bendera Indonesia.
Namun, petugas keamanan terus mengamankan anak buah kapal (ABK) dan menahan ikan hasil tangkapan mencapai ratusan ton jumlahnya.
Selanjutnya, kapal nelayan asing itu ditarik ke Belawan, dan ABK-nya diproses secara hukum.
"HNSI Sumut minta petugas keamanan di laut terus melancarkan razia untuk memantau kegiatan kapal asing yang mencuri ikan di perain tersebut.Kapal asing itu harus ditangkap dan ABK-nya harus dihukum berat, sehingga dapat membuat efek jera," katanya. (*)
Petani Perkebunan Lebih Sejahtera Daripada Petani Holtikultura
Rabu, 6 Januari 2010 00:53 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 277 kali
Petani Perkebunan Lebih Sejahtera Daripada Petani Holtikultura
BPS (ANTARA/ist)
Mamuju (ANTARA News) - Petani di sektor perkebunan dan peternakan, perikanan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) lebih sejahtrera daripada petani di sektor holtikultura dan tanaman pangan.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat dan Statistik (BPS) Provinsi Sulbar, Nursam Salam SE di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, kondisi kesejahteraan petani di sektor peternakan, pertanian dan perkebunan di Mamuju nampak lebih baik dibandingkan kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan dan holtikultura.
Hal itu kata dia, dapat dilihat dari nilai tukar petani (NTP) dari sejumlah sektor tersebut yakni sektor perikanan dengan NTP sekitar 109,10 sektor peternakan sekitar 110,26 dan perkebunan rakyat sekitar 134,76 yang lebih tinggi.
Sementara sektor tanaman pangan dan holtikultura masing-masing hanya sekitar 95,16 dan 86,94.
Menurut Salam, petani perkebunan, perikanan dan peternakan lebih sejahtera dari tanaman pangan dan holtikultura karena ditentukan faktor modal.
"Modal untuk berproduksi bagi petani perkebunan perikanan dan peternakan jauh lebih rendah dari petani di sektor tanaman pangan dan holtikultura, dibandingkan modal untuk sektor tanaman pangan dan holtikultura yang jauh lebih
Selain itu sektor tanaman pangan dan holtikultura juga mengandung resiko seperti gagal panen karena gangguan alam yang mengakibatkan petani menjadi merugi," katanya.
"Keuntungan yang didapatkan dari sektor perkebunan, perikanan dan peternakan juga jauh lebih tinggi dibanding dengan keuntungan dari tanaman pangan dan holtikultura," ujarnya.(*)
Petani Perkebunan Lebih Sejahtera Daripada Petani Holtikultura
BPS (ANTARA/ist)
Mamuju (ANTARA News) - Petani di sektor perkebunan dan peternakan, perikanan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) lebih sejahtrera daripada petani di sektor holtikultura dan tanaman pangan.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat dan Statistik (BPS) Provinsi Sulbar, Nursam Salam SE di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, kondisi kesejahteraan petani di sektor peternakan, pertanian dan perkebunan di Mamuju nampak lebih baik dibandingkan kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan dan holtikultura.
Hal itu kata dia, dapat dilihat dari nilai tukar petani (NTP) dari sejumlah sektor tersebut yakni sektor perikanan dengan NTP sekitar 109,10 sektor peternakan sekitar 110,26 dan perkebunan rakyat sekitar 134,76 yang lebih tinggi.
Sementara sektor tanaman pangan dan holtikultura masing-masing hanya sekitar 95,16 dan 86,94.
Menurut Salam, petani perkebunan, perikanan dan peternakan lebih sejahtera dari tanaman pangan dan holtikultura karena ditentukan faktor modal.
"Modal untuk berproduksi bagi petani perkebunan perikanan dan peternakan jauh lebih rendah dari petani di sektor tanaman pangan dan holtikultura, dibandingkan modal untuk sektor tanaman pangan dan holtikultura yang jauh lebih
Selain itu sektor tanaman pangan dan holtikultura juga mengandung resiko seperti gagal panen karena gangguan alam yang mengakibatkan petani menjadi merugi," katanya.
"Keuntungan yang didapatkan dari sektor perkebunan, perikanan dan peternakan juga jauh lebih tinggi dibanding dengan keuntungan dari tanaman pangan dan holtikultura," ujarnya.(*)
Walhi Berharap Pembangunan WFC Perhatikan Aspek Lingkungan
Rabu, 6 Januari 2010 00:57 WIB | Warta Bumi | Masalah Lingkungan | Dibaca 269 kali
Bandarlampung (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung berharap pembangunan Water Front City (WFC) di kawasan Pesisir Bandarlampung tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
"Kami tetap meminta ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terpadu, yang memuat perencanaan pembangunan keseluruhan WFC yang sepanjang 30-an kilometer itu, untuk menjadi jaminan tidak adanya perusakan alam selama proses pembangunan tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Hendrawan, di Bandarlampung, Selasa malam.
Dia menegaskan, hingga kini pihak pengembang bersama Pemerintah Kota Bandarlampung belum merealisasikan amdal terpadu tersebut, sementara pembangunan WFC sudah berjalan.
"Sebagai anggota Komisi Amdal Kota Bandarlampung, kami tetap meminta pemerintah membuat amdal terpadu yang meliputi penataan pesisir secara keseluruhan, bukan amdal parsial yang hanya meliputi tempat tertentu," kata dia.
Hendrawan melanjutkan, amdal yang dibuat pengembang dan diserahkan Pemkot Bandarlampung kepada komisi amdal selama ini adalah amdal parsial yang hanya meliputi pembangunan wilayah pintu masuk, dengan panjang wilayah pesisir yang dibangun sepanjang dua kilometer.
"Amdal parsial tersebut masih cacat, banyak yang perlu direvisi," kata dia.
Hingga kini, dia melanjutkan, sebagai bagian dari komisi amdal, Walhi belum menerima salinan revisi tersebut, namun dia membaca di media massa bahwa hasil final lembaran amdal tersebut sudah diserahkan kepada Wali Kota Bandarlampung pada 7 Desember 2009 lalu.
"Kami berharap pemkot dapat bertindak bijak dalam hal ini, jangan sampai pembangunan WFC itu justru berdampak buruk bagi keseimbangan alam Bandarlampung ke depan," kata dia.
Walhi tetap menekankan agar pembangunan di kawasan WFC ditunda, sebelum amdal terpadu tersebut selesai, karena berkaitan dengan langkah pembangunan yang berpedoman pada kelestarian lingkungan.(*)
Bandarlampung (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung berharap pembangunan Water Front City (WFC) di kawasan Pesisir Bandarlampung tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
"Kami tetap meminta ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terpadu, yang memuat perencanaan pembangunan keseluruhan WFC yang sepanjang 30-an kilometer itu, untuk menjadi jaminan tidak adanya perusakan alam selama proses pembangunan tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Hendrawan, di Bandarlampung, Selasa malam.
Dia menegaskan, hingga kini pihak pengembang bersama Pemerintah Kota Bandarlampung belum merealisasikan amdal terpadu tersebut, sementara pembangunan WFC sudah berjalan.
"Sebagai anggota Komisi Amdal Kota Bandarlampung, kami tetap meminta pemerintah membuat amdal terpadu yang meliputi penataan pesisir secara keseluruhan, bukan amdal parsial yang hanya meliputi tempat tertentu," kata dia.
Hendrawan melanjutkan, amdal yang dibuat pengembang dan diserahkan Pemkot Bandarlampung kepada komisi amdal selama ini adalah amdal parsial yang hanya meliputi pembangunan wilayah pintu masuk, dengan panjang wilayah pesisir yang dibangun sepanjang dua kilometer.
"Amdal parsial tersebut masih cacat, banyak yang perlu direvisi," kata dia.
Hingga kini, dia melanjutkan, sebagai bagian dari komisi amdal, Walhi belum menerima salinan revisi tersebut, namun dia membaca di media massa bahwa hasil final lembaran amdal tersebut sudah diserahkan kepada Wali Kota Bandarlampung pada 7 Desember 2009 lalu.
"Kami berharap pemkot dapat bertindak bijak dalam hal ini, jangan sampai pembangunan WFC itu justru berdampak buruk bagi keseimbangan alam Bandarlampung ke depan," kata dia.
Walhi tetap menekankan agar pembangunan di kawasan WFC ditunda, sebelum amdal terpadu tersebut selesai, karena berkaitan dengan langkah pembangunan yang berpedoman pada kelestarian lingkungan.(*)
Nilai Impor Terbesar Sumut dari China, Naik Pasca FTA Asean-China
Selasa, 5 Januari 2010 03:34 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro | Dibaca 904 kali
Nilai Impor Terbesar Sumut dari China, Naik Pasca FTA Asean-China
Impor/ilustrasi. (ANTARA/Andika Wahyu)
Medan (ANTARA News) - Nilai impor Sumut dari China hingga November 2009 mencapai 22,52 persen atau terbesar dari total keseluruhan impor daerah itu yang mencapai 2,3 miliar dolar AS.
"Meski secara keseluruhan nilai impor dari China tahun ini turun sebesar 31,69 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 771,609 juta dolar AS , tetapi masih saja tertinggi dibandingkan dari negara lain atau mencapai 527,063 juta dolar AS," kata Kepala BPS Sumut, Alimuddin Sidabalok, di Medan, Senin.
Sumut mengimpor antara lain berupa produk pakaian jadi, sepatu,sandal, pupuk, besi dan plastik dan barang dari plastik serta barang elektronik.
Dia memperkirakan, nilai impor Sumut dari China itu akan semakin meningkat pada tahun ini menyusul adanya Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China.
Dimana dengan FTA ASEAN-China itu, barang dari China akan semakin bebas masuk ke Sumut yang selama ini juga sudah membanjiri pasar.
Setelah China, kata dia, nilai impor terbesar Sumut berasal dari Singapura dengan total hingga November 2009 sebesar 487,141 juta dolar AS dan Malaysia serta Amerika Serikat yang masing-masing 205,977 juta dolar AS dan 151,448 juta dolar AS.
Austarlai, India, Argentina, Jepang, Thailand dan Korea Selatan juga masuk dalam 10 besar negara asal barang impor Sumut.
Ke-10 negara itu memberikan kontribusi 81,17 persen dari total nilai impor 2009 yang 2,340 miliar dolar AS.
Sebelumnya Sekretrais Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apind) Sumut, Laksmanan Adiyaksa, mengatakan, dikhawatirkan, pengusaha Sumut memilih menjadi pedagang ketimbang menjalankan usaha berbagai produknya nya yang juga dihasilkan China.
China bisa menjual produknya dengan harga jauh lebih murah dari yang ditawarkan Indonesia maupun negara lainnya dan itu menjadi salah satu alternatif bagi konsumen untuk membeli produk asal China itu.(*)
Nilai Impor Terbesar Sumut dari China, Naik Pasca FTA Asean-China
Impor/ilustrasi. (ANTARA/Andika Wahyu)
Medan (ANTARA News) - Nilai impor Sumut dari China hingga November 2009 mencapai 22,52 persen atau terbesar dari total keseluruhan impor daerah itu yang mencapai 2,3 miliar dolar AS.
"Meski secara keseluruhan nilai impor dari China tahun ini turun sebesar 31,69 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 771,609 juta dolar AS , tetapi masih saja tertinggi dibandingkan dari negara lain atau mencapai 527,063 juta dolar AS," kata Kepala BPS Sumut, Alimuddin Sidabalok, di Medan, Senin.
Sumut mengimpor antara lain berupa produk pakaian jadi, sepatu,sandal, pupuk, besi dan plastik dan barang dari plastik serta barang elektronik.
Dia memperkirakan, nilai impor Sumut dari China itu akan semakin meningkat pada tahun ini menyusul adanya Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China.
Dimana dengan FTA ASEAN-China itu, barang dari China akan semakin bebas masuk ke Sumut yang selama ini juga sudah membanjiri pasar.
Setelah China, kata dia, nilai impor terbesar Sumut berasal dari Singapura dengan total hingga November 2009 sebesar 487,141 juta dolar AS dan Malaysia serta Amerika Serikat yang masing-masing 205,977 juta dolar AS dan 151,448 juta dolar AS.
Austarlai, India, Argentina, Jepang, Thailand dan Korea Selatan juga masuk dalam 10 besar negara asal barang impor Sumut.
Ke-10 negara itu memberikan kontribusi 81,17 persen dari total nilai impor 2009 yang 2,340 miliar dolar AS.
Sebelumnya Sekretrais Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apind) Sumut, Laksmanan Adiyaksa, mengatakan, dikhawatirkan, pengusaha Sumut memilih menjadi pedagang ketimbang menjalankan usaha berbagai produknya nya yang juga dihasilkan China.
China bisa menjual produknya dengan harga jauh lebih murah dari yang ditawarkan Indonesia maupun negara lainnya dan itu menjadi salah satu alternatif bagi konsumen untuk membeli produk asal China itu.(*)
PLN Telusuri Penyebab Padamnya Listrik di Madura
Selasa, 5 Januari 2010 02:05 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 605 kali
PLN Telusuri Penyebab Padamnya Listrik di Madura
Listrik padam/ilustrasi. (ANTARA/Saptono)
Pamekasan (ANTARA News) - Pihak Perusahaan Listrik Negera (PLN) Unit Jaringan (UJ) Pamekasan, mengaku, hingga kini masih belum mengetahui penyebab padamnya aliran listrik di pulau garam Madura dan masih melakukan pengecekan di lapangan.
Hal ini disampaikan Kepala Unit Jaringan PLN Pamekasan Rifa`ie kepada ANTARA, Selasa dini, hari melalui saluran telepon.
"Saat ini PLN APJ wilayah Madura masih melakukan pengecekan penyebab padamnya listrik sebagaimana yang disampaikan kepala PLN UJ Pamekasan," kata Rifa`ie.
Rifa`ie menegaskan, pemadaman aliran listrik kali ini memang bukan hanya di wilayah Kabupaten Pamekasan, namun di semua wilayah Madura, mulai dari Kamal, Bangkalan hingga wilayah Kalianget, Sumenep yang merupakan kabupaten paling timur di pulau Madura.
Pihaknya juga belum bisa memastikan, sampai kapan pemadaman aliran listrik di pulau garam Madura ini akan berlangsung, mengingat sampai saat ini, penyebab pemadamannya belum juga diketahui.
"Kami telah melakukan komunikasi pihak PLN di Jawa Timur tentang pemadaman ini, namun belum berhasil," katanya.
Akibat pemadaman listrik yang terjadi mulai Senin malam tersebut suasana di pulau Madura kini gelap gulita.
Sebagian warga di Pamekasan mengaku resah dengan pemadaman dadakan ini, karena tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh pihak PLN.
"Kami juga sampai saat ini belum mengetahui apa yang menjadi penyebabnya," kata Rifa`ie.
Sementara sejak pemadaman listrik terjadi pada pukul 23.30 WIB, kondisi di pulau Madura, serasa mencekam. Warga banyak yang duduk duduk di luar rumah sambil berjaga-berjaga.
Sebagian ada yang menggunakan lampu penerang lilin, namun kebanyakan gelap, karena tidak memiliki persediaan lilin.(*)
PLN Telusuri Penyebab Padamnya Listrik di Madura
Listrik padam/ilustrasi. (ANTARA/Saptono)
Pamekasan (ANTARA News) - Pihak Perusahaan Listrik Negera (PLN) Unit Jaringan (UJ) Pamekasan, mengaku, hingga kini masih belum mengetahui penyebab padamnya aliran listrik di pulau garam Madura dan masih melakukan pengecekan di lapangan.
Hal ini disampaikan Kepala Unit Jaringan PLN Pamekasan Rifa`ie kepada ANTARA, Selasa dini, hari melalui saluran telepon.
"Saat ini PLN APJ wilayah Madura masih melakukan pengecekan penyebab padamnya listrik sebagaimana yang disampaikan kepala PLN UJ Pamekasan," kata Rifa`ie.
Rifa`ie menegaskan, pemadaman aliran listrik kali ini memang bukan hanya di wilayah Kabupaten Pamekasan, namun di semua wilayah Madura, mulai dari Kamal, Bangkalan hingga wilayah Kalianget, Sumenep yang merupakan kabupaten paling timur di pulau Madura.
Pihaknya juga belum bisa memastikan, sampai kapan pemadaman aliran listrik di pulau garam Madura ini akan berlangsung, mengingat sampai saat ini, penyebab pemadamannya belum juga diketahui.
"Kami telah melakukan komunikasi pihak PLN di Jawa Timur tentang pemadaman ini, namun belum berhasil," katanya.
Akibat pemadaman listrik yang terjadi mulai Senin malam tersebut suasana di pulau Madura kini gelap gulita.
Sebagian warga di Pamekasan mengaku resah dengan pemadaman dadakan ini, karena tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh pihak PLN.
"Kami juga sampai saat ini belum mengetahui apa yang menjadi penyebabnya," kata Rifa`ie.
Sementara sejak pemadaman listrik terjadi pada pukul 23.30 WIB, kondisi di pulau Madura, serasa mencekam. Warga banyak yang duduk duduk di luar rumah sambil berjaga-berjaga.
Sebagian ada yang menggunakan lampu penerang lilin, namun kebanyakan gelap, karena tidak memiliki persediaan lilin.(*)
Petani Lamsel Diimbau Hentikan Tanam Jagung Untuk Hindari Bulai
Rabu, 6 Januari 2010 02:36 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 251 kali
Petani Lamsel Diimbau Hentikan Tanam Jagung Untuk Hindari Bulai
Tanaman jagung/ilustrasi. (ANTARA)
Kalianda, Lampung Selatan (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikutura setempat mengimbau petani agar menghentikan menanam jagung awal tahun 2010 ini untuk menghindari penyakit bulai.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan, Edhi Djayus, mengatakan di Kalianda, Selasa, Januari dan Februari merupakan puncak musim hujan sehingga tanaman jagung muda sangat riskan terkena serangan penyakit itu.
"Kalau sebelum Januari tidak begitu bermasalah, karena saat puncak musim hujan ini tanaman telah tumbuh besar," kata dia.
Dia menjelaskan, penyakit bulai disebabkan perkembangan spora pada tanaman jagung sangat tinggi saat musim hujan, yang mulai menyerang tanaman di bawah usia 20 hari.
Edhi mengatakan penyakit ini sulit ditanggulangi oleh petani, namun untuk menghindarinya yakni menghentikan tanam saat puncak musim hujan.
"Hendaknya petani menangguhkan penanaman jagung hingga musim depan karena saat ini telah terlambat," imbaunya.
Beberapa petani di Lampung Selatan, seperti di Jatiagung, mengaku menanam jagung saat ini karena tidak memiliki pilihan.
"Kalau tidak ditanami jagung mau ditanam apa lagi kebun saya. Soalnya, hanya jagunglah yang cocok dan mudah merawatnya," kata Kustoro, petani setempat.
Kalau harus ditunda, lanjut dia, maka dalam empat bulan ke depan tidak ada aktivitas sehingga tidak ada pula penghasilan.
Sementara itu, pada tahun 2009 produksi jagung di Kabupaten Lampung Selatan telah menyumbang sebesar 20 persen dari seluruh total hasil pertanian jagung di Provinsi Lampung.(*)
Petani Lamsel Diimbau Hentikan Tanam Jagung Untuk Hindari Bulai
Tanaman jagung/ilustrasi. (ANTARA)
Kalianda, Lampung Selatan (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikutura setempat mengimbau petani agar menghentikan menanam jagung awal tahun 2010 ini untuk menghindari penyakit bulai.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan, Edhi Djayus, mengatakan di Kalianda, Selasa, Januari dan Februari merupakan puncak musim hujan sehingga tanaman jagung muda sangat riskan terkena serangan penyakit itu.
"Kalau sebelum Januari tidak begitu bermasalah, karena saat puncak musim hujan ini tanaman telah tumbuh besar," kata dia.
Dia menjelaskan, penyakit bulai disebabkan perkembangan spora pada tanaman jagung sangat tinggi saat musim hujan, yang mulai menyerang tanaman di bawah usia 20 hari.
Edhi mengatakan penyakit ini sulit ditanggulangi oleh petani, namun untuk menghindarinya yakni menghentikan tanam saat puncak musim hujan.
"Hendaknya petani menangguhkan penanaman jagung hingga musim depan karena saat ini telah terlambat," imbaunya.
Beberapa petani di Lampung Selatan, seperti di Jatiagung, mengaku menanam jagung saat ini karena tidak memiliki pilihan.
"Kalau tidak ditanami jagung mau ditanam apa lagi kebun saya. Soalnya, hanya jagunglah yang cocok dan mudah merawatnya," kata Kustoro, petani setempat.
Kalau harus ditunda, lanjut dia, maka dalam empat bulan ke depan tidak ada aktivitas sehingga tidak ada pula penghasilan.
Sementara itu, pada tahun 2009 produksi jagung di Kabupaten Lampung Selatan telah menyumbang sebesar 20 persen dari seluruh total hasil pertanian jagung di Provinsi Lampung.(*)
Subscribe to:
Posts (Atom)
